Prabowo-Sandi Akan Naikkan Batas PTKP, Ini Tanggapan Wapres JK

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Senin, 15 April 2019 - 18:06 WIB
Prabowo-Sandi Akan Naikkan Batas PTKP, Ini Tanggapan Wapres JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: iNews.id/Yudistiro Pranoto)

JAKARTA, iNews.id - Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga akan menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang kini sudah terlalu tinggi yakni Rp54 juta per tahun.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, perubahan batas tersebut perlu dikaji karena harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, meski bisa meningkatkan investasi namun jika terlalu cepat dinaikkan maka bisa mengurangi pendapatan negara.

"Itu juga lagi distudi Menko dan Menkeu di bidang apa pajak itu dikurangkan. Kalau terlalu cepat penerimaan negara kurang maka pembangunan akan menurun," ujarnya di ICE BSD, Tangerang, Senin (15/4/2019).

Dengan demikian, dia menilai langkah menaikkan PTKP yang berimbas pada pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) pribadi ini bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka pendek. Hal ini akan membuat defisit APBN melebar sehingga pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan belanja dengan leluasa untuk pembangunan.

"Jadi bagaimana batasannya, anggaran pajak yang baik itu bisa majukan pembangunan dan perbaiki defisit kita," kata dia.

Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN per Februari 2019 sebesar 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, target defisit APBN di tahun ini sebesar 1,84 persen dari PDB.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengkritik rendahnya kemampuan pemerintah dalam memungut pajak. Rasio pajak saat ini disebutnya lebih rendah daripada pada era Orde Baru.

Bahkan rasio pajak Indonesia dinilai lebih rendah dibanding negara-negara tetangga. Dia menyebut, rasio pajak Indonesia tertinggal dari Thailand (16 persen) dan Malaysia (18 persen).

Prabowo mengatakan, pendapatan negara yang seharusnya diterima mencapai Rp4.000 triliun. Namun, yang diterima hanya di kisaran Rp2.000 triliun. Angka itu, dia merujuk pada pernyataan salah satu anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Kalau saya katakan bocor Rp1000 T ternyata KPK katakan lebih. Tahun 1997 Orde baru, tax ratio sempat 16 persen, sekarang merosot 10 persen. Kita kehilangan 60 miliar dolar AS setiap tahun," kata Prabowo saat debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).


Editor : Ranto Rajagukguk