Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM Capai Rp15,93 triliun

Rina Anggraeni ยท Minggu, 27 September 2020 - 20:09 WIB
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM Capai Rp15,93 triliun

Pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendapat bantuan program PEN. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendapat bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi penyaluran sejumlah program PEN sektor UMKM mengalami kemajuan dengan capaian lebih dari 70 persen.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, program PEN merupakan strategi pemerintah untuk membantu keberlangsungan dan daya tahan UMKM, termasuk koperasi dari dampak pandemi Covid-19. "Empat program PEN yang dilaksanakan Kemenkop UKM adalah Banpres Produktif Usaha Mikro, Subsidi KUR (kredit usaha rakyat), Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB, dan Subsidi Non-KUR," kata Teten di Jakarta, Minggu (27/9/2020).

Dia mengatakan realisasi penyaluran Banpres periode Agustus–September telah mencapai 72,46 persen dengan nilai Rp15,93 triliun. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang, dengan nilai bantuan Rp2,4 juta per pelaku usaha.

"Sasaran penyaluran tahap awal adalah 9,1 juta orang. Kami telah mengirimkan surat mengusulkan perluasan sasaran penerima menjadi 12 juta pelaku usaha mikro. Surat usulan sedang ditelaah oleh Kementerian Keuangan,” tutur Teten.

Banpres Produktif Usaha Mikro menyasar pelaku usaha mikro yang masih unbankable dan belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Program ini bertujuan untuk mendorong usaha mikro untuk masuk dalam pembiayaan formal.

Realisasi Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB sangat signifikan mencapai 74,56 persen dengan nilai Rp745,6 miliar. Total nilai program ini adalah Rp1 triliun, dengan tujuan perluasan modal kerja bagi koperasi terdampak Covid-19, dengan bunga maksimum 3 persen.

“Saat ini juga diperlukan kebijakan bagaimana koperasi turut berperan untuk membeli produk pangan rakyat. Strategi ini perlu dilakukan dengan memperkuat likuiditas koperasi. Karena itu sudah diusulkan penambahan anggaran PEN LPDB,” tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk