Revisi Kebutuhan Pupuk, Kementan Minta Daerah Validasi Luas Lahan Pertanian

Ranto Rajagukguk ยท Senin, 20 Mei 2019 - 15:27 WIB
Revisi Kebutuhan Pupuk, Kementan Minta Daerah Validasi Luas Lahan Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memvalidasi data luas baku lahan pertanian yang dimiliki. (Foto: Kementan)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memvalidasi data luas baku lahan pertanian yang dimiliki. Hal ini untuk kepentingan alokasi pupuk bersubsidi yang akan diberikan pemerintah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, kesalahan data luas baku lahan pertanian ini memang terjadi di sejumlah daerah di hampir semua Provinsi. Hal tersebut pada akhirnya memengaruhi jatah pupuk yang diterima daerah.

"Untuk sementara daerah yang kekurangan pupuk bersubsidi memakai pupuk nonsubsidi sebagai pengganti pupuk subsidi pada musim tanam gadu ini. Sampai proses validasi diselesaikan masing-masing daerah," ujar Sarwo Edhy, Senin (20/5/2019).

Hal itu disebabkan saat ini Kementerian Pertanian bersama Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah memvalidasi lahan sawah yang dinolkan dari peta lahan pertanian. Akibat dinolkannya data lahan sawah, sejumlah daerah tak lagi mendapat jatah pupuk bersubsidi.

"Contohnya terjadi di Lampung. Kami sudah mengunjungi Lampung Selatan, Tulangbawang, dan Mesuji untuk memvalidasi lahan pertanian yang dinolkan. Kenyataanya waktu kami berkunjung ke Lampung Selatan di titik koordinat yang dihapus. Ternyata masih ada lahan sawah 600 hektare," kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengatakan,dari segi volume ada sedikit pengurangan jumlah pupuk bersubsidi. Pasalnya Kementan harus menyesuaikan dengan hitungan BPS. Tahun ini alokasi yang disiapkan  sebesar 9,1 juta ton dengan anggaran 29 triliun pada 2019.

Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi juga dialami Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada tahun 2019 ini, alokasi pupuk berkurang menjadi 9.006,8 ton dibandingkan tahun 2018 sebesar 10.525 ton.

“Berdasarkan data luas lahan sawah antara BPS dan Pertanian ternyata berbeda cukup signifikan, yaitu 2.525 hektare (ha) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) langsung dikirim secara daring ke pusat oleh petugas kelompok, sehingga mempengaruhi jatah alokasi pupuk,” pungkasnya.

Sejumlah pemerintah daerah lainnya juga meminta revisi kebutuhan pupuk. Sebab jumlah kebutuhan para petani untuk bercocok tanam tersebut tidak sesuai dengan data yang disetorkan pemerintah daerah.

Editor : Ranto Rajagukguk