Selamatkan Jiwasraya, Komisi VI DPR Siapkan Opsi Privatisasi

Okezone ยท Selasa, 21 Januari 2020 - 22:13 WIB
Selamatkan Jiwasraya, Komisi VI DPR Siapkan Opsi Privatisasi

Terdapat beberapa opsi yang bisa menjadi pilihan untuk menyehatkan Jiwasraya. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal ini untuk menyelesaikan persoalan likuiditas dan memastikan kembalinya dana nasabah Jiwasraya.

Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyatakan, terdapat beberapa opsi yang bisa menjadi pilihan untuk menyehatkan Jiwasraya. Opsi ini di antaranya membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Asuransi, privatisasi, serta bail out dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Terkait opsi privatisasi, dia memastikan untuk pemerintah tetap harus menjadi pemilik mayoritas dari Jiwasraya. Menurut dia, besaran yang paling memungkinkan pelepasan saham ke investor yakni 10 persen dan maksimal 30 persen.

"Kan butuhnya Rp32 triliun (agar mencukupi ketentuan rasio kecukupan modal OJK sebesar 120 persen), tapi itu dilakukan secara bertahap (pembayaran dana nasabah). Kalau enggak cukup 10 persen ya 20 persen atau 30 persen. Pokoknya (pemerintah) harus di atas 50 persen. Harus mayoritas," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Meski demikian, Aria menekankan, privatisasi merupakan opsi terakhir dari penyelamatan Jiwasraya. Pasanya, Panja lebih mendukung pemerintah mengambil langkah opsi holding BUMN asuransi atau bail out melalui suntikan dana PMN.

"Sekecil mungkin opsi ke privatisasi, kalau bisa kami tetap ingin 100% kepemilikan negara," ucap dia.

Dia menambahkan, untuk mendapatkan keputusan akhir skema penyelamatan Jiwasraya, panja Komisi VI tentu akan berkoordinasi dengan Komisi XI dan Komisi III, yang juga memiliki panja terkait kasus Jiwasraya. Pasalnya, pihaknya bermitra dengan Kementerian BUMN, sedangkan Komisi XI bermitra bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, Komisi III bermitra dengan Kejaksaan Agung.

"Jadi kami masih menghitung privatisasi konsekuensinya apa, holding konsekuensinya apa, PMN apa. Ada dasar, tujuan, target, ada sasaran. Inilah gunanya panja untuk bicara yang lebih detail di dalam korporasi," ujarnya.

Sebagai informasi, Jiwasraya mengalami permasalahan tekanan likuiditas karena melakukan investasi pada saham-saham gorengan dari dana hasil penjualan produk asuransi JS Saving Plan. Kejaksaan Agung mencatat ada potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019, dari pengelolaan investasi yang buruk di Jiwasraya.

Editor : Ranto Rajagukguk