Sembako Premium Akan Dipajaki, Pemerintah Pastikan Kebutuhan Dasar Tetap Terjangkau

Rina Anggraeni · Rabu, 16 Juni 2021 - 21:17:00 WIB
Sembako Premium Akan Dipajaki, Pemerintah Pastikan Kebutuhan Dasar Tetap Terjangkau
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo.

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menegaskan akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako premium dan jasa pendidikan tertentu. Reformasi perpajakan ini menjadi salah satu solusi pemerintah mengejar penerimaan pajak. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, alasan pemerintah menghapus sembako dan jasa pendidikan dari barang dan jasa tidak kena pajak lantaran dua kategori tersebut hanya dinikmati kelompok tertentu.

"Kita memahami betul tidak semua barang dan jasa memiliki kelas yang sama. Ada kelas barang yang memang normally dimanfaatkan siapapun juga, ada mungkin kelompok barang tertentu," kata Suryo dalam video virtual, Rabu (16/6/2021).

Dia mencontohkan, harga daging sapi sudah sangat bervariasi di pasaran. Bukan hanya daging sapi di pasar tradisional yang biasa dikonsumsi masyarakat banyak, tetapi daging premium yang harganya berkali-kali lipat dari daging biasa.

"Antara daging yang harganya Rp500.000 sekilo dengan harganya Rp120.000 per kilo misalnya. Ada beras yang harganya Rp15.000 sekilo dan ada yang harganya Rp500.000 sekilo atau ekstremnya, ada daging yang Rp2,5 juta sekilo," ungkapnya.

Kendati demikian, pemerintah menegaskan akan menjaga agar kebutuhan dasar, seperti sembako bisa tetap terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kebijakan ini akan dibahas bersama DPR, termasuk waktu implementasinya.

"Seperti misal sembako, seperti apa yang kita berikan treatment, kemungkinan dengan tarif lebih rendah atau mungkin kita beri insentif seperti apa. Kalau saya melihat, ini menjadi diskusi pada waktu kita dengan Dewan (DPR) nanti," tuturnya.

Editor : Jujuk Ernawati