Sofyan Djalil: Tanah Telantar Akan Dirampas Bank Tanah

Giri Hartomo ยท Jumat, 16 Oktober 2020 - 22:08:00 WIB
Sofyan Djalil: Tanah Telantar Akan Dirampas Bank Tanah
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan bank tanah akan mengambil alih tanah-tanah masyarakat yang telantar. (Foto: Sindonews)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan membentuk bank tanah sesuai dengan mandat Undang-Undang Cipta Kerja. Nantinya bank tanah ini akan mengambil alih tanah-tanah masyarakat yang telantar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, ada beberapa kategori tanah telantar yang nantinya bisa diambil alih pemerintah. Misalnya, tanah yang tak terurus pemiliknya sedangkan sang pemilik sudah meninggal dunia. 

"Ada tanah seseorang yang sudah ada pemiliknya tapi pemiliknya punah, sudah pergi ke luar negeri. Ituu diambil bank tanah asetnya," ujarnya, dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020). 

Sofyan menjelaskan yang dimaksud telantar adalah ketika tanah tersebut tidak pernah diurus sang pemilik. Malah ada beberapa pemilik yang justru tidak mengetahui tanah miliknya sendiri.

"Itu Anda kebanyakan tanah makanya telantar. Itu definisinya kalau Anda punya, Anda peduli. Anda tanam kerja sama dengan petani supaya bermanfaat itu bukan tanah telantar," kata Sofyan.

Sofyan menambahkan, untuk tanah-tanah yang terurus tidak akan menjadi objek yang dirampas bank tanah alias land bank. Apalagi jika status tanah tersebut diperkuat dengan adanya peraturan yang diterbitkan di pemerintah daerah. 

"Tanah masyarakat adat bukan objek tanah telantar, jadi kita sangat menghargai. Jadi itu tetap tanah masyarakat adat tidak akan pernah telantar," kata Sofyan.

Sebagai informasi, Bank Tanah dibentuk oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuannya diatur dalam Bagian Keempat mengenai Bank Tanah mulai Pasal 125.

Dalam Pasal 125 disebutkan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank tanah akan berbentuk badan yang terdiri atas komite, dewan pengawas dan badan pelaksana. Nantinya ada tiga Menteri yang ditunjuk sebagai pengawas oleh Presiden Jokowi.

Editor : Dani M Dahwilani

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda