Sri Mulyani Izinkan PNS Dinas Luar Kota di Tengah Covid-19, Ini Syaratnya

Suparjo Ramalan ยท Sabtu, 01 Agustus 2020 - 12:50 WIB
Sri Mulyani Izinkan PNS Dinas Luar Kota di Tengah Covid-19, Ini Syaratnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengizinkan PNS Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan perjalanan dinas luar kota. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 30 Tahun 2020.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, kehadiran SE 30/2020 sekaligus mencabut SE 64/2020 yang melarang PNS dinas luar kota.

"Ini merupakan transisi masa adapatasi kenormalan baru di Kementerian Keuangan. Atas dasar itu, Kementerian Keuangan menerbitkan SE 30 mengenai persyaratan perjalanan bagi pegawai dan tidak lanjut sistem kerja pada masa transisi," ujarnya, Sabtu (1/8/2020).

Hadiyanto menjelaskan, SE 30/2020 kini menjadi panduan bagi pegawai hingga pimpinan unit di lingkungan Kemenkeu dalam melakukan perjalanan dinas secara aman dan produktif di era new normal.

Berikut syarat-syaratnya sesuai SE 30/2020:

1. Kegiatan perjalanan dinas tetap memperhatikan status penyebaran Covid-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

2. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas memperoleh penugasan atau surat tugas dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat bagi kantor pusat dan kantor wilayah atau Ppejabat administrator setingkat bagi kantor layanan dan operasi di vertikal.

3. Harus dilakukan secara selektif, akuntabel, penuh kehati-hatian dengan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran Corona dan sesuai tingkat urgensi.

4. Dalam melakukan perjalanan dinas maupun perjalanan dalam rangka keperluan pribadi, pegawai harus memperhatikan persyaratan perjalanan orang sebagaimana tercantum dalam SE GT Covid Nomor 9 tahun 2020 dan atau ketentuan pemerintah lainnya

SE GT Covid memuat bahwa setiap pegawai yang melakukan perjalanan harus menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bahkan, setiap pegawai yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing dan tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

5. Bagi pegawai yang melakukan perjalanan dalam negeri menggunakan transportasi umum harus menunjukkan identitas diri seperti, KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah. PNS juga menunjukkan surat keterangan PCR Test dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil nonreaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.

Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR atau Rapid-Test.

6. Bagi pegawai yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat ketibaan di bandara, apabila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR test dari negara keberangkatan.

Selama waktu tunggu hasil PCR test, setiap orang harus menjalani karantina di tempat yang disediakan pemerintah atau di tempat akomodasi yang telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Kesehatan.

Editor : Rahmat Fiansyah