Tak Hanya APBN, Peran Swasta Dibutuhkan Cegah Resesi

Djairan ยท Rabu, 05 Agustus 2020 - 20:01:00 WIB
Tak Hanya APBN, Peran Swasta Dibutuhkan Cegah Resesi
Dalam mengatasi resesi tak cukup mengandalkan APBN, dibutuhkan peran swasta dan korporasi dalam menggerakkan roda ekonomi. (Foto: Sindonews)

JAKARTA, iNews.id - Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Jika kondisi serupa terjadi di kuartal berikutnya maka resesi tidak dapat dihindari.

Untuk dapat bangkit dari kekhawatiran tersebut tak cukup mengandalkan APBN, dibutuhkan peran swasta dan korporasi dalam menggerakkan roda perekonomian.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengemukakan, swasta yang masih memiliki likuiditas baik sejatinya memiliki andil besar dalam membantu pemerintah yang terbatas kemampuannya dalam mengantisipasi keterpurukan ekonomi akibat Covid-19.

“Para pengusaha yang sebetulnya secara likuiditas baik itu masih banyak. Kita imbau para konglomerat bantu hidupkan kembali perekonomian. Karena tanpa peran swasta pertumbuhan kita tidak akan bisa digenjot,” ujar Ecky, dalam diskusi publik bersama MNC Trijaya pada Rabu (5/8/2020).

Melalui campur tangan swasta, setidaknya dapat membantu pemerintah dalam mengatasi peningkatan jumlah pengangguran, maupun penutupan bisnis yang sedang ramai di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Ecky berharap pemerintah melalui bank pelat merah dapat meningkatkan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi ancaman resesi.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan segala instrumen untuk menggerakkan perekonomian. Salah satunya dengan menambah belanja pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19. Di antaranya pengeluaran melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditetapkan sebesar Rp695,2 triliun, sehingga total belanja tahun ini menjadi Rp2.739,2 triliun.

Namun, penyerapan anggaran stimulus tersebut juga menjadi perhatian. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati melihat serapan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah masih rendah.

Hingga akhir Juli 2020, dari total stimulus penanganan Rp695,2 triliun yang terealisasi baru Rp135 triliun, artinya baru 19 persen. Untuk itu, dia berharap pemerintah melalui berbagai kementerian segera meningkatkan serapan.

“Untuk realisasi bansos, itu kan sudah lebih hampir 50 persen disalurkan. Cuma persoalannya sekarang konsumsi rumah tangga masih minus hampir 6 persen, itu terlihat menurunkan efektivitas serapan anggaran stimulus pemerintah,” kata Enny.

Editor : Dani M Dahwilani

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda