Terapkan Sistem Urun Biaya, Defisit Keuangan BPJS Akan Tetap Besar?

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Minggu, 20 Januari 2019 - 20:04 WIB
Terapkan Sistem Urun Biaya, Defisit Keuangan BPJS Akan Tetap Besar?

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupaya mengedukasi peserta layanannya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Upaya ini akan diterapkan dalam aturan urun biaya dan selisih biaya untuk mengurangi tindakan curang peserta.

Namun, BPJS Kesehatan enggan membantah aturan ini akan diterapkan untuk mengurangi defisit keuangannya yang semakin tahun makin membengkak. Jika dicermati, aturan ini bisa mengurangi beban BPJS Kesehatan mengingat selama ini banyak peserta yang menggunakan layanan yang sebtulnya tidak diperlukan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, aturan ini tidak akan signifikan mengurangi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Kendati demikian, aturan ini dapat mengurangi perilaku risiko moral (moral hazard) peserta BPJS Kesehatan.

"Kalau urunan ini dikenakan saya kira tidak akan signifikan mengurangi defisit keuangan BPJS," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Minggu (20/1/2019).

Seperti diketahui, defisit BPJS Kesehatan sepanjang 2018 diperkirakan mencapai Rp16,5 triliun. Angka ini meningkat Rp6,75 triliun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,75 triliun.

Menurut dia, defisit tersebut wajar terjadi mengingat keberadaan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 membuat masyarakat berbondong-bondong mencicipi fasilitas kesehatan yang murah dari pemerintah. BPJS Kesehatan pun menjadi andalan ketika masyarakat sakit parah maupun sakit ringan.

"Defisit keuangan BPJS saya kira wajar, masyarakat kita masih euforia mendapatkan pelayanan kesehatan dengan begitu mudah. Defisit akan berangsur turun ketika masyarakat mulai sadar hidup sehat dan juga sadar untuk membayar iuran," ucapnya.

Dengan membengkaknya defisit tersebut, di satu sisi pemerintah tidak mungkin mencabut komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Namun, di sisi lain pemerintah juga tidak bisa memaksa dan mengubah perilaku masyarakat menjadi sadar hidup sehat dan membayar iuran BPJS Kesehatan dalam waktu singkat.

"Dalam jangka pendek yang bisa dilakukan mengenakan iuran untuk mencegah perilaku moral hazard. Dengan kata lain defisit BPJS itu keniscayaan yang bisa dilakukan adalah meminimalkan sambil terus berupaya memperbaiki kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan juga bayar iuran," tuturnya.


Editor : Ranto Rajagukguk