Tolak Gugatan, MA Restui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Antara ยท Selasa, 11 Agustus 2020 - 05:04 WIB
Tolak Gugatan, MA Restui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. (Foto: ilustrasi/Ant)

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Perpres tersebut berisikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dikutip dari laman MA di Jakarta, Senin (10/8/2020), uji materi yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) itu diputus pada 6 Agustus 2020 oleh Hakim Agung Supandi, Yodi Martono Wahyunadi, dan Is Sudaryono.

Kasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa mengatakan, uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyoal kenaikan iuran serta denda sebesar 5 persen untuk peserta yang telat membayar iuran.

"Kalau Perpres Nomor 75 Tahun 2019 hanya bicara kenaikan iuran. Di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur lebih jauh tentang denda," katanya.

MA sebelumnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan KPCDI dan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Namun, Presiden kemudian mengeluarkan Perpres 64/2020 yang secara substansi mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan lagi.

Pemerintah menetapkan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan secara bertahap pada Juli 2020, kemudian pada Januari 2021, sementara peningkatan tarif peserta mandiri dengan manfaat perawatan kelas III disubsidi pemerintah.

Berdasarkan Perpres 64/2020, pmerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp42.000 mulai Juli 2020. Namun, peserta cukup membayarkan iuran sebesar Rp25.500 karena sisanya sebesar Rp16.500 disubsidi pemerintah pusat, sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Perpres.

Editor : Rahmat Fiansyah