Wamenkeu Harap Pelaku Properti Berperan Aktif dalam Pembangunan Ibu Kota Baru

Aditya Pratama · Rabu, 18 Desember 2019 - 14:45:00 WIB
Wamenkeu Harap Pelaku Properti Berperan Aktif dalam Pembangunan Ibu Kota Baru
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah menganggarkan biaya untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang terletak di wilayah Kalimantan Timur. Kisaran biaya pembangunan IKN diperkirakan sebesar Rpp466 Triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pembangunan IKN merupakan merupakan agenda properti yang sangat besar. Untuk itu, diharapkan sektor properti mampu memanfaatkan dengan baik agenda besar tersebut.

"Kita ingin lihat, meski ini digiring pemerintah namun dunia usaha propertinya harus siap dan dapat berdiri bersama pemerintah melakukan pembangunan," ujar Suahasil dalam sambutannya di Seminar Property Outlook 2020 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Dia menambahkan, pemerintah telah menyediakan tanah yang begitu luas di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, dunia usaha, masterplan, dan mimpi besarnya pun sudah ada. Saat ini akan dicarikan solusi pendanaan selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Financing-nya jangan dari APBN, Kita minimalkan. Terus dari mana uangnya? Kita puterin. Teman-teman di dunia usaha properti paling jago, selain bangun gedung juga mengenai struktur transaksi," kata dia.

"Kita dorong supaya struktur transaksinya itu akhirnya membiayai dirinya sendiri, membiayai Ibu Kota negara sendiri harus kita pikirkan," kata dia.

Suahasil pun menguraikan jika pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi, science-techno park, peningkatan bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) seharusnya dapat dilakukan dengan metode sales sustainables.

Sementara itu, untuk proyek bangunan yang menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lalu sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang bisa dilakukan dengan kerja sama bersama pihak swasta.

"Menurut saya sebagian ini barang-barang yang bisa bukan hanya dikerja samakan tapi swasta masih terbuka kemungkinannya untuk melakukan investasi, pemerintah entah sewa viability payment dan bentuk-bentuk kerja sama yang lain," ucap Suahasil.

Pembagian pendanaan pembangunan IKN yang terdiri atas KPBU, swasta (termasuk BUMN), dan APBN di mana untuk estimasi swasta berkisar Rp123,2 Triliun atau 26,4 persen, lalu APBN Rp89,4 Triliun atau 19,2 persen, dan KPBU Rp253,4 Triliun atau 54,4 persen.

Suahasil pun menyebut pihak swasta diminta untuk siap-siap memikirkan bagaimana cara paling baik untuk pembangunan dan pendanaan IKN.

"Bagian APBN saja ini menurut saya masih bisa kita pilah lagi. Ini masih bisa dibuat untuk kerja sama pemerintah dan badan usaha. Saya rasa ini jadi harusnya jadi titik sektor properti harusnya melihat jadi sumber bisnis baru mulai dipikirkan struktur-struktur transaksi keuangannya dan gimana membangunnya," ucap Suahasil.

Editor : Ranto Rajagukguk