Jurus BPH Migas Cegah Kecurangan Distribusi BBM Bersubsidi

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Rabu, 16 Mei 2018 - 22:26 WIB
Jurus BPH Migas Cegah Kecurangan Distribusi BBM Bersubsidi

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memasang sistem teknologi informasi pada nozzle dispenser pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sistem IT ini berlaku untuk seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, sistem IT ini sangat penting untuk memverifikasikan data serapan BBM subsidi di setiap SPBU secara langsung ke pemerintah. Sebab, teknologi ini dinilai mampu mencegah kecurangan yang selama terjadi di SPBU.

Mengenai rencana ini pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. "Bagaimana di setiap nozzle di SPBU nanti akan diterapkan pemasangan IT sehingga semua bisa terkoneksi langsung ke BPH Migas Menkeu data yang diverifikasi khususnya BBM subsidi," ucapnya di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Ia melanjutkan, PT Pertamina (Persero) telah menyatakan kesanggupannya untuk menerapkan sistem IT di nozzle yang dimilikinya. "Kita komitmen dulu nanti gimana pola investasi dan lainnya. Kita ingin tidak ulang kegagalan RFId (Radio Frequency Identification) beberapa tahun lalu," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyadari sistem IT ini sangat diperlukan. Sebab, tugas Pertamina dan pemerintah sebagai operator adalah menyalurkan BBM langsung ke seluruh masyarakat

"Kami juga memerlukan ini untuk verifikasi data memudahkan untuk mengetahui serapan subsidi dengan pemerintah," kata Nicke.

Oleh karenanya, Pertamina sepakat dengan pemerintah akan membangun sistem IT ini dan segera membentuk working group bersama BPH Migas dan Kementerian ESDM. "Jadi kami bisa gandeng BUMN lain yang punya kompetensi dan pengalaman dalam mengembangkan sistem IT," tuturnya.

Perlu diketahui, selama ini Pertamina terkendala pada lemahnya pelaksanaan verifikasi dalam menghitung stok awal dan akhir di setiap penyalur BBM. Sebab, sampling yang relatif kecil yaitu sekitar 50-100 SPBU per bulannya menyebabkan koreksi terhadap data penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Minyak Solar. Selain itu verifikasi on desk yang dilakukan berdasarkan data SAP BI-Pertamina  merupakan data penyaluran JBT Minyak Solar yang keluar dari terminal BBM. Hal tersebut tidak menggambarkan penyaluran JBT Minyak Solar kepada konsumen pengguna sehingga masih adanya kemungkinan losses (hilang).

Dengan demikian, Pertamina dan pemerintah menerapkan sistem digitalisasi sehingga volume JBT Minyak Solar yang dilaporkan Pertamina kepada BPH Migas untuk diverifikasi adalah volume yang keluar dari ujung nozzle di penyalur.


Editor : Ranto Rajagukguk