Inalum Ditenggat Tuntaskan Pembelian Saham Freeport Akhir Juli

Ade Miranti Karunia Sari · Kamis, 12 Juli 2018 - 19:52 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan PT Inalum (Persero) menyelesaikan peroses pembelian saham PT Freeport Indonesia pada akhir Juli mendatang. Desakan ini muncul setelah Inalum menandatangani pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) dengan Freeport Indonesia sore tadi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menuturkan, Inalum memang sempat meminta agar proses pembelian saham ini bisa ditenggat sampai Agustus mendatang. Namun, Rini tetap bersikeras agar proses tersebut selesai di akhir Juli karena berkaitan dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang habis.

"Biasa dong saya ngejar juga dong lebih cepat lebih baik. Saya inginnya akhir Juli supaya (enggak diperpanjang)," katanya usai mengadakan penandatangan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum dan Freeport McMoran di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Rini menjelaskan, setelah menyelesaikan HoA, selanjutnya tinggal memproses joint venture antarkedua perusahaan Freeport McMoran dan Inalum. Kini, prosesnya sendiri telah masuk tahap finalisasi.

"Jadi ini baru HoA. Sruktur transaksi dan harga sudah di-lock. Tinggal proses finalisasi tentang joint venture agreement. Karena PTFI jadi 51 persen dan 49 persen Freeport McMoran. Nah ini joint venture kita finalkan, baru kita bayar. Baru dah, Pak Jonan keluarin IUPK," kata dia.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama  Inalum Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, divestasi saham 51 persen Freeport Indonesia baru bisa dituntaskan akhir Agustus 2018 semenjak ditandatanganinya HoA. "Kita berharap dalam dua bulan bisa selesai setelah HoA agar transaksi closing-nya jadi semua sampai transaksi selesai," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah resmi memiliki mayoritas atau 51 persen saham di Freeport Indonesia. Dari jumlah tersebut, Inalum akan mengempit 41 persen dan Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh 10 persen saham.  

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR