Akuisisi Saham Freeport, Fahri: Jangan Bikin Pengumuman Pencitraan

Felldy Utama ยท Jumat, 13 Juli 2018 - 18:33 WIB
Akuisisi Saham Freeport, Fahri: Jangan Bikin Pengumuman Pencitraan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) memulai proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia setelah menyepakati pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA). Perjanjian tersebut menjadi landasan hukum untuk memuluskan langkah pemerintah menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyebut, HoA yang telah diteken pemerintah bersama Freeport Indonesia hanyalah ajang pencitraan. Dia menuding divestasi saham yang tengah bergulir banyak intrik sehingga tak benar-benar sesuai fakta di lapangan.

"Jangan bikin pengumuman pencitraan begitu. Tetapi bikin pengumuman struktur sahamnya itu sekarang punya siapa. Siapa saja yang punya hak di situ," Kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, (13/7/2018).

Tak hanya itu, Fahri juga menyoroti penugasan Inalum dalam transaksi pembeliaan saham. Dia menuding, pemerintah menggunakan banyak perusahaan dan melakukan kesepakatan tertentu sehingga Inalum memperoleh modal atau pembiayaan.

"Adanya deal yang tidak transparan dari pemerintah yang menggunakan pihak ketiga dan keempat, yang faktanya itu bukan divestasi sebetulnya. (Itu) hanya pengalihan saham di antara perusahaan dan pembagian yang menyebabkan tidak utuh," katanya.

Dia sangsi Inalum secara mandiri bisa menunaikan transaksi pembelian saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu. Pasalnya, asetnya sendiri separuh lebih telah digunakan untuk membentuk konsorsium tambang di tahun 2013.

"Yang jelas itu bukan dari APBN.  Uang itu kalau dari Inalum kan lebih dari 60 persen aset Inalum sendiri habis konsorsium tambang yang baru di tahun 2013 diambil alih pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah resmi memiliki mayoritas atau 51 persen saham di Freeport Indonesia. Dari jumlah tersebut, Inalum akan mengempit 41 persen dan Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh 10 persen saham. 

Dalam perjanjian tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dolar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia.


Editor : Ranto Rajagukguk