Dorong Bisnis Digital, Kemenkominfo Pangkas Aturan Permudah Izin Usaha

Ade Miranti Karunia Sari · Jumat, 10 Agustus 2018 - 15:52 WIB
Dorong Bisnis Digital, Kemenkominfo Pangkas Aturan Permudah Izin Usaha

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA,  iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menyederhanakan perizinan terkait telekonumikasi untuk mendorong pengembangan bisnis digital. Pemangkasan ini sesuai dengan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017.

Nantinya penyederhanan semua perizinan dan layanan akan dituangkan dalam satu Permenkominfo. Rencananya Permenkominfo tersebut akan diterbitkan pada Agustus ini.

"Diteken perubahannya Agustus ini," kata Menkominfo Rudiantara ditemui dalam acara insurance fintech di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Lebih lanjut Rudiantara mengatakan, pemangkasan perizinan ini sebagai langkah memudahkan para calon investor yang hendak mengurus perizinan usahanya. Salah satunya pelaksanaan izin berusaha melalui sistem daring atau Online Single Submission (OSS).

Oleh karena itu, era digital sangat dibutuhkan dalam proses pengurusan izinnya. "Teknologi ini kan berkembang terus, sebelumnya ada teknologi baru dibuatkan prosedur perizinan baru," kata dia.

Sebelum dilakukan reformasi dan penyederhanaan, perizinan di Kemenkominfo terbagi dalam beberapa bidang, antara lain Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika yang meliputi 14 Permenkominfo, lima jenis izin serta dua layanan sertifikasi, Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang dilandasi Permenkominfo dan 30 jenis izin, serta Aplikasi Informatika yang memiliki empat Permenkominfo, dua jenis pendaftaran.

Sementaram, hasil penyederhanaan layanan saat ini di Kemenkominfo terbagi dalam empat jenis, yaitu pendaftaran PSE, sertifikasi, hak labuh, dan penomoran. Jika Permenkominfo telah dirilis maka akan disederhanakan kembali layanan dan perizinannya menjadi empat jenis izin, yaitu izin jaringan, jasa, pos dan frekuensi radio.

Dalam aturan perizinan yang selama ini berjalan terdapat 40 perizinan yang diatur. Kemudian, akan disederhanakan lagi menjadi 35 perizinan lalu pihaknya akan memangkas lagi menjadi lima regulasi saja. "Izin-izin ini terlalu banyak dan disederhanakan jadi 35. Tujuannya iya permudah investasi," ucapnya.


Editor : Ranto Rajagukguk