Kementerian PUPR: Komponen Impor Proyek Infrastruktur Kecil

Ade Miranti Karunia Sari · Jumat, 10 Agustus 2018 - 19:39 WIB
Kementerian PUPR: Komponen Impor Proyek Infrastruktur Kecil

Ilustrasi. (Foto: iNews.id/Yudistiro Pranoto)

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan tetap melanjutkan proyek-proyek infrastruktur karena mayoritasnya bersifat jangka panjang dan berdampak positif bagi masyarakat.

"Saya tegaskan sekali lagi Kementerian PUPR tidak ada yang ditunda, jalan terus semua proyek," kata Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Banyak kalangan menilai, proyek infrastruktur pemerintah ambisius karena ditarget terlalu cepat dan tidak memikirkan kondisi neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya, banyak bahan baku diperoleh dari impor sehingga terjadi ketidakseimbangan perdagangan sekaligus menambah defisit transaksi berjalan.

Namun, Widiarto memastikan, bahan baku untuk proyek infrastruktur mayoritas berasal dari dalam negeri. Adapun komponen impor untuk kebutuhan proyek jumlahnya sangat kecil.

”Karena, memang dalam proyek kita, hampir semuanya adalah kandungan lokal, sekitar 99 persen. Mau pasir, batu, aspal," ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu komponen impor yang masih dibutuhkan dalam pembangunan berbagai infrastruktur tersebut adalah besi baja, namun dengan spesifikasi tertentu saja.

Impor hanya dilakukan untuk besi baja dengan profil khusus dan tidak diproduksi pada industri nasional. Sementara untuk besi baja yang dibutuhkan dan diproduksi dalam negeri, tetap diserap.

Tetapi, pihaknya tidak akan menolak apabila ada proyek khusus yang memang memerlukan bahan impor. Pemerintah akan membatasi kebutuhan produk impor tersebut sebesar 25 persen.

"Itu di Perpres 16 tahun 2016 diatur komitmen TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) paling rendah 25 persen," ucap Widi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menuturkan, proyek strategis nasional (PSN) saat ini dievaluasi kembali oleh lembaga Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur (KPPIP).

"Kita punya proyek strategis nasional, saat ini kita teliti lagi di kementerian di KPPIP tepatnya di bawah Kementerian Perekonomian. Mereka sedang mengevaluasi terutama proyek-proyek yang strategis nasional tadi," jelas Luky.

Pemerintah meninjau ulang sejumlah proyek infrastruktur, khususnya yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Presiden jokoJWidodo (Jokowi) meminta para menterinya mengevaluasi detail proyek yang memakai bahan baku impor ini dalam rapat di Istana Bogor pada 31 Juli 2018.

Presiden Jokowi mematok target penghematan yang cukup tinggi dari upaya tersebut. Karena jika program ini sukses, negara dapat menghemat devisa sebanyak 21 juta dolar AS setiap hari.


Editor : Ranto Rajagukguk