Ekonomi RI Tak Tumbuh 5,4 Persen, Ini Penjelasan Menko Darmin

Ade Miranti Karunia Sari · Jumat, 14 September 2018 - 14:53 WIB
Ekonomi RI Tak Tumbuh 5,4 Persen, Ini Penjelasan Menko Darmin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: iNews.id/Ade Miranti)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tahun ini mengoreksi target pertumbuhan ekonomi di level 5,2 persen yang sebelumnya 5,4 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Hal ini dipengaruhi situasi global dan kondisi terkini kegiatan ekonomi dalam negeri.

"Dengan berjalannya waktu di mana transaksi finansialnya tidak sehat, tidak baik. Kurang sehatlah, jangan dibilang tidak sehat. Akan ada pengaruhnya ke pertumbuhan. Walaupun dunia sekarang pengaruh terbesarnya belum kepada pertumbuhan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Dia melihat salah satu kegiatan ekonomi yang juga memberi dampak besar terhadap koreksi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Tercatat, neraca perdagangan Indonesia kini masih mengalami defisit karena jumlah impor yang lebih besar dari ekspor.

"Ada yang mulai kena sedikit, tetapi yang ternyata terkena adalah neraca perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional sudah mulai melambat. Kalau itu sudah kena, berikutnya pertumbuhannya yang kena," ujarnya.

Meski tak mencapai target, pemerintah tetap harus menghadapi dan segera membenahi neraca perdagangan yang kian defisit. Jika berhasil ditekan, pihaknya pun yakin defisit transaksi berjalan akan bisa ditekan sehingga bisa memberi tenaga ke nilai tukar rupiah.

"Apa kita harus pesimis? Ya enggak, kita coba hadapi, kita coba atasi. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama bagaimana ekspornya harus naik, impornya bagaimana jangan terlalu cepat, bagaimana supaya TKDN-nya lebih baik," katanya.

Untu itu, pemerintah mulai mengambil tindakan cepat dengan memberlakukan kemudahan perizinan berusaha yang terintegrasi sistem online alias Online Single Submission (OSS), menggulirkan beberapa insentif pajak semisal tax holiday, tax Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan mandatori biodiesel (B20), serta pemberlakuan kenaikan pajak penghasilan impor yang dikenakan kepada 1.147 pos tarif.

"Sebenarnya kita sudah tahu gejalanya dari awal. Mulai dari OSS supaya investornya tertarik, lebih mudah kita pakai fasilitas fiskal sampai ke Tax Holiday yang mudah. Kemudian B20, batu bara, TKDN, PPh impor, kan kita lakukan satu-satu bukan cuma omong. Ya mari kita optimumkan itu semua," ujarnya


Editor : Ranto Rajagukguk