Pemerintah Minta Massa Ojek Online Tak Blokir Jalan saat Unjuk Rasa

Ade Miranti Karunia Sari · Jumat, 14 September 2018 - 19:30 WIB
Pemerintah Minta Massa Ojek Online Tak Blokir Jalan saat Unjuk Rasa

ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, iNews.id - Aksi unjuk rasa yang dilakukkan puluhan ribu massa ojek online diperkirakan membuat area sekitar Bendungan Hilir dan Setiabudi lumpuh.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setyadi meminta agar massa ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda Indonesia) tak memblokir jalan saat berunjuk rasa.

"Buat saya tidak usah seperti itulah. Jalan kan untuk kepentingan umum. Nanti malah kemudian membuat masyarakat tidak simpati," katanya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

BACA JUGA:

Pekan Depan, 50.000 Driver Ojek Online Gelar Unjuk Rasa di Kantor Grab

Budi menilai driver ojek online tidak perlu mengerahkan massa begitu banyak. Dia pun menyarankan massa ojek online untuk meniru driver taksi online saat berdemo.

"Kalau mau demo ya kayak kemarin, taksi itu cukup beberapa orang ketemu dengan manajemen. Kan prinsipnya hanya untuk menyampaikan aspirasi dan bisa ketemu," ucapnya.

Budi menyebut, tuntutan massa ojek online sebenarnya seputar tarif. Soal regulasi, kata dia, mereka menyadari sulit untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Teman-teman Garda paham kok untuk buat undang-undang nggak sebentar. Jadi mereka menyadari dengan masa tugas anggota DPR sampai dengan tahun depan, mereka sudah menyadari susah. Makanya yang diharapkan sama mereka masalah tarif saja. Kalau bicara tarif kan kita enggak ngatur," tuturnya.

Budi mengatakan, pemerintah tak bisa mengatur soal tarif ojek online karena ojek tak masuk dalam kategori angkutan umum. Dia pun mengaku selalu mendorong massa ojek online untuk bernegosiasi dengan aplikator.

"Yang penting jangan sampai kepentingan umum, yang lain nanti terganggu," ujarnya.


Editor : Rahmat Fiansyah