Sudah Bayar dengan Benar, Pengusaha Kesal Masih Diperiksa Orang Pajak

Isna Rifka Sri Rahayu · Jumat, 14 September 2018 - 23:01 WIB
Sudah Bayar dengan Benar, Pengusaha Kesal Masih Diperiksa Orang Pajak

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani. (Foto: Sindo)

JAKARTA, iNews.id - Isu perlakuan petugas pajak rupanya masih dikeluhkan oleh pengusaha selaku wajib pajak (WP).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha kerap dibuat repot oleh petugas pajak. Padahal, dia mengklaim sudah membayar pajak dengan benar.

"Yang bikin repot itu adalah sering mengganggu melulu, orang-orang dilapangan ini seringkali terlalu agresif sehingga membuat tidak nyaman dalam berusaha," katanya di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

BACA JUGA:

Menkeu Tantang Pengusaha Laporkan Oknum Pajak dan Bea Cukai yang Nakal

Bos Sahid Group itu menjelaskan pengusaha sebenarnya tidak butuh banyak insentif fiskal. Yang terpenting adalah bagaimana menciptakan kenyamanan dalam berbisnis, terutama soal pajak.

Hariyadi mencontohkan soal restitusi pajak alias kelebihan bayar pajak. Dia menyebut, pengusaha kerap malas berurusan dengan petugas pajak saat menagih klaim restitusi pajak. Bahkan, kata dia, pengusaha yang mengajukan klaim lebih bayar akhirnya justru malah disuruh membayar setelah diperiksa oleh petugas pajak. 

"Metika ada lebih bayar, maka yang menjadi hak kita itu kita klaim balik, ya segera dikasihkan juga dong. Jangan justru dipersulit, dengan diperiksa-periksa. Malah bisa bisa kita suruh bayar. Itu kan enggak fair seperti itu," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menantang pengusaha untuk melaporkan melaporkan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mempermainkan pengusaha.

"Kalau mereka diperlakukan semena-mena enggak jelas, tolong sampaikan ke kami, i will respond to that, saya akan langsung copot. Saya sangat senang kalau Anda semua tunjuk jelas di mana lokasinya, siapa yang melakukan akan langsung saya copot," kata Menkeu.


Editor : Rahmat Fiansyah