Kementerian ESDM Pastikan Lahan Bekas Likuifaksi Tak Dibangun Kembali

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Jumat, 12 Oktober 2018 - 15:23 WIB
Kementerian ESDM Pastikan Lahan Bekas Likuifaksi Tak Dibangun Kembali

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

JAKARTA, iNews.id - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tanah yang telah mengalami likuifaksi tidak dapat dibangun lagi. Pascagempa beberapa waktu lalu di Sulawesi Tengah (Sulteng), lokasi likuifaksi terjadi di Balaroa, Petobo, Jono Oge, dan Sidera.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar mengatakan, alasan tak dapat dibangun karena tanah bekas likuifaksi tersebut sudah tidak terdiri dari tanah lagi. Sebab, saat proses likuifaksi berlangsung, bangunan-bangunan di atasnya masuk ke dalam tanah.

"Lokasi yang likuifaksi itu tidak akan dibangun lagi. Karena di dalam tanahnya sudah terdiri ada tembok jendela ada orang juga di bawahnya," ujarnya di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, lahan bencana gempa dan tsunami di Sulteng masih bisa dibangun kembali, terutama daerah yang tak terkena likuifaksi. Oleh karenaya, para korban likuifaksi ke depan akan dicarikan oleh pemerintah lokasi yang aman untuk dihuni.

"Sebagian masih bisa dibangun asalkan persyaratan tadi tentunya bangunannya yang bertahan gempa likuifaksi. Sementara ini dijadikan semacam memorial park untuk menjadi kenangan," ucapnya.

Secara geologis, hampir semua gempa terjadi proses likuifaksi seperti di Lombok, Sigi, Aceh, dan Padang. Namun yang membedakannya adalah besarannya lebih parah di Balaroa, Petobo, Jono Oge, dan Sidera.

"Pada umumnya ada, hanya besarannya baru kali ini terbesar. Kalau kedua terbesar di Padang itu bangunannya turun, turun 1 atau 2 lantai tapi tidak bergeser," kata dia.

Perbedaan tersebut dikarenakan lokasi di mana masing-masing memiliki karakteristik tanah sendiri. Hal ini ditentukan berdasarkan usia hingga komposisi tanah.

Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) lokasi tersebut sudah menyetujui tidak akan membangun kembali lokasi terdampak likuifaksi. Namun, Pemda masih harus mengurus ahli waris yang mempunyai tanah di lokasi tersebut.

Ia berharap dengan adanya bencana di Sulteng ini membuat pemerintah lebih memerhatikan tata ruang pembangunan di setiap daerah. "Wilayah Palu itu mau dibangun juga boleh asal tentunya ada syarat-syarat tertentu terutama syarat konstruksi bukan kita yang mensyaratkan konstruksi PU yang mengkaji," ucapnya.

Likuifaksi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat beban getaran gempa. Kawasan terparah akibat fenomena alam ini yaitu Balaroa dan Petobo di Kota Palu serta Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi. Dilaporkan 5.000 orang hilang di daerah ini.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kawasan yang terkena likuifaksi saat gempa bumi dan tsunami mengguncang Sulawesi Tengah tidak akan lagi difungsikan sebagai permukiman. Daerah itu bakal dijadikan ruang terbuka hijau, serta dibangun memorial park di atasnya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, daerah bekas likuifaksi tak layak huni karena sangat rawan.

"Lokasi likuifaksi itu akan ditutup dan akan dijadikan ruang terbuka hijau serta menjadi memorial park atau tempat bersejarah. Di situ akan dibangun monumen," kata Sutopo.


Editor : Ranto Rajagukguk