Pemerintah Kaji Lokasi Aman untuk Dihuni Korban Bencana di Sulteng

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Jumat, 12 Oktober 2018 - 12:55 WIB
Pemerintah Kaji Lokasi Aman untuk Dihuni Korban Bencana di Sulteng

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rudy Suhendar. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah sedang mencari alternatif lokasi yang aman untuk dihuni korban bencana di Sulawesi Tengah. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah mengusulkan empat lokasi di Sulawesi Tengah

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rudy Suhendar mengatakan, keempat lokasi, yaitu Duyu, Talise, Sidera dan Balaroa. Namun, pihaknya masih terus mengkaji lokasi tersebut apakah benar-benar aman untuk dihuni.

"Empat lokasi itu ada di Duyu, Talise, Sidera dan Balaroa. Itu masih alternatif ya, belum ditetapkan. Kan di situ baru ditunjukkin sama BPN, baru kita start (mengidentifikasi) mungkin hari ini karena kemarin baru ditunjukkan," ujarnya di Gedung KESDM, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Dalam rapat koordinasi baik pihaknya maupun Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mencari lokasi alternatif lainnya. Sementara, Pemerintah Daerah (Pemda) bertugas mengurus kepemilikan lahan dari lokasi-lokasi alternatif tersebut.

"Kita mencari alternatif, yang ideal sih tidak mungkin ada ya, tapi paling tidak minimal tidak terjadi korban. Kita harus tahu dulu ini lahannya punya siapa. Nanti sudah ditentukan aman tahunya yang punya lahannya tidak memberikan, kan masalah," ucapnya.

Lokasi yang aman ini akan digunakan sebagai hunian tetap bagi para korban bencana, terutama korban likuifaksi di perumnas Balaroa, Petobo, Jono Oge, dan Sidera. Pasalnya, keempat daerah tersebut secara teknis sudah tidak mungkin bisa dibangun lagi karena di dalam tanahnya sudah berisi puing-puing bangunan.

"Jika suatu saat nanti runtuh dan sebagainya sudah tidak pure tanah lagi karena di dalam tanahnya sudah terdiri ada tembok jendela ada orang juga di bawahnya," kata dia.

Menurut dia, pemerintah memerlukan waktu paling lama satu bulan untuk mengkaji lokasi yang aman. Setelah pemerintah sudah menemukan lokasi yang aman, kemudian tim infrasturktur sipil dari Kementerian PUPR akan mendesain struktur bangunan yang cocok diterapkan di situ.

"(Dananya) saya tidak tahu, yang bangun bukan saya. Itu urusan PUPR bangunannya seperti apa. Kita badan geologi hanya menyebutkan lahan saja, saat pembangunan kita tidak ikut," tuturnya.


Editor : Ranto Rajagukguk