35 Persen Belanja BPJS Habis untuk Penyakit Tidak Menular

Vien Dimyati ยท Sabtu, 03 November 2018 - 19:29 WIB
35 Persen Belanja BPJS Habis untuk Penyakit Tidak Menular

Belanja BPJS Habis untuk Penyakit Tidak Menular (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Sistem kesehatan melalui JKN memang meningkatkan harapan masyarakat. Mulai dari penyakit menular, tidak menular, dan berbagai jenis penyakit lainnya tercover dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Bahkan, Riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskedas 2018) yang dirilis oleh Litbang Kemenkes memberikan beberapa hasil yang baik. Salah satunya angka stunting turun dari 37,2 menjadi 30,8, kendati masih di bawah angka WHO. Namun, sayangnya biaya penyakit tidak menular menjadi salah satu yang membuat BPJS mengalami kesulitan. Sebab, 35 persen belanja BPJS habis untuk manfaat medis dari penyakit tidak menular ini.

Menteri Kesehatan RI Nila Juwita Moeloek mengatakan, angka stunting turun dari 37,2 menjadi 30,8. Ini masih di bawah angka WHO. Artinya kita masih punya tugas luar biasa untuk menurunkan angka stunting lagi.

"Namun sedihnya, di sisi lain angka penyakit tidak menular meningkat luar biasa, diabetes dari 6,8 menjadi 8,2. Juga hipertensi dan penyakit-penyakit lain, termasuk angka hipertensi dan merokok pada anak-anak yang sekarang menjadi 9, di mana dalam RPJMN menjadi 5, ini tugas berat kita semua," kata Menkes Nila Moeloek, dalam Pertemuan InaHEA, di Jakarta belum lama ini.

Selain itu, menurutnya problem obesitas yang bukan hanya pada anak-anak juga terjadi peningkatan pada orang dewasa. Ini mendapat perhatian yang baik. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pembiayaan kesehatan yang membebani pemerintah bagaimana merumuskan pembangunan ekonomi kesehatan.

"Untuk itu saya berharap, bagaimana InaHEA ikut membantu mengubah pola pikir kesehatan masyarakat kita. Kita harus juga melakukan reformasi di dalam kesehatan masyarakat tidak seperti biasanya karena terlihat pola ini terbukti dengan jelas di dalam hasil Riskesdas 2018," ungkap Menkes.

Menkes berharap agar Human capital indeks dapat membuat manusia tetap produktif hingga usia lanjut. Perilaku atau perubahan kesehatan masyarakat harus dimulai sejak dini. Memberikan anak nutrisi yang cukup dan mendapatkan pendidikan baik, ditunjang oleh sekolah berkualitas, sehingga menghasilkan individu produktif hingga manula, tidak dibebani dengan penyakit di usia tuanya.

Sementara itu, dalam satu kesempatan diskusi lainnya di InaHEA, juga membahas topik 'A comprehensive view toward ESRD cost and modality'.

Salah satunya terkait pasien dialisis yang harus menjalani prosedur ini sepanjang hidup. Ini merupakan bentuk terapi pengganti ginjal yang sudah tidak dapat berfungsi secara normal. Artinya, pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan tidak dapat menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial dari populasi ini baik jangka pendek dan jangka panjang.

Seperti diketahui, biaya dialisis yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan pada dua tahun terakhir 2016 dan 2017 adalah Rp3,9 triliun dan melonjak ke angka Rp4,6 triliun. Ini menempati posisi kedua tertinggi dari biaya penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan 1.

Jika dibedah lebih lanjut pada 2017 berdasarkan jumlah kunjungan 4.200.678 dan jumlah pasien dialisis berdasarkan nomor kartu kepesertaan yaitu 73.737 pasien, didapatkan rata-rata kunjungan adalah 56 kali per tahun. Angka ini hanya 58 persen dari idealnya jumlah kunjungan 96 kali setahun (dengan asumsi 8 kali kunjungan per bulan).

Artinya, utilisasi hemodialisa masih belum optimal, apakah faktor kepatuhan pasien, faktor pasien meninggal dunia, atau adanya hambatan akses pasien untuk mendapatkan perawatan, seperti proses rujukan berjenjang yang berbelit, atau minimnya jumlah fasilitas hemodialisis.

Kenyataan yang terjadi dengan tingginya defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan harus disoroti dan ditindaklanjuti secara serius. Biaya penyakit katastropik yang cukup tinggi, seperti contohnya dialisis tidak dapat diabaikan.

Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, dr Aida Lydia menyampaikan, pihaknya mengapresiasi berjalannya program JKN, namun masih banyak yang perlu dibenahi khususnya kemudahan bagi pasien dialisis mendapatkan layanan yang berkualitas baik melalui hemodialisis maupun CAPD sebagai salah satu alternatif terapi pengganti ginjal yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien GGK dan sekaligus menjadi solusi pengendalian biaya kesehatan negara.

"Saat ini hanya ada satu penyedia CAPD di Indonesia. Ditambah dengan belum siapnya sistem distribusi dan rendahnya edukasi baik kepada pasien dan dokter menyebabkan pertumbuhan jumlah pasien CAPD dari tahun ke tahun sangat lambat," katanya.


Editor : Vien Dimyati