Alasan Pentingnya Ketersediaan dan Pemerataan Alat Kesehatan di Indonesia

Siska Permata Sari ยท Senin, 03 Februari 2020 - 17:16:00 WIB
Alasan Pentingnya Ketersediaan dan Pemerataan Alat Kesehatan di Indonesia
Acara peresmian National Distribution Center PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) di Cikarang, Jawa Barat. (Foto: iNews.id/Siska Permata Sari)

JAKARTA, iNews.id - Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terkait pemerataan distribusi obat dan alat kesehatan. Oleh sebab itu, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan produk-produk kesehatan menjadi salah satu prioritas Kementerian Kesehatan RI saat ini.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dra Engko Sosialine Magdalene, Apt, M Bio Med saat peresmian National Distribution Center PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) di Cikarang, Jawa Barat.

“Salah satu prioritas Kemenkes saat ini adalah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan produk-produk kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan,” kata Dra Engko Sosialine di Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Dia mengatakan, National Distribution Center merupakan salah satu inovasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pendistribusian obat dan alat kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Kemenkes berharap ini (National Distribution Center) dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dalam rangka menciptakan SDM Indonesia yang unggul,” tuturnya.

Sementara itu yang tak kalah penting dari pemerataan distribusi adalah jaminan keamanan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi pendorong adanya sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM.

“Kami dari BPOM melakukan upaya peningkatan komunikasi, pendampingan, dan desk consultation untuk pengawalan pelaku usaha, baik industri farmasi maupun distributor atau Pedagang Besar Farmasi (PBF). Ini dilakukan dengan tujuan mendukung akses dan ketersediaan obat untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, terutama di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Dra Rita Endang,Apt, MKes.

Dia mengungkapkan, sertifikat tersebut akan diberikan ketika distributor atau PBF memenuhi ketentuan atau standar dari BPOM. “Dengan sertifikat ini, berharap suatu produk dapat dikawal, ada jaminannya, sehingga obat yang diberikan pada masyarakat itu aman, berkhasiat, dan bermutu. Masyarakat juga akan memperoleh produk yang baik dan memenuhi standar,” ujarnya.


Editor : Tuty Ocktaviany