Iuran BPJS Naik Tahun Depan, Ini Tanggapan Menkes Terawan

Siska Permata Sari ยท Rabu, 30 Oktober 2019 - 21:19 WIB
Iuran BPJS Naik Tahun Depan, Ini Tanggapan Menkes Terawan

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menggelar pertemuan dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih. (Foto: iNews.id/Siska Permata Sari)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menyatakan setuju atas keputusan final Presiden Joko Widodo untuk menaikkan iuran BPJS. Dengan kenaikan iuran ini, dia berharap dapat menutup defisit yang menjadi permasalahan keuangan dalam BPJS.

"Harapan saya, itu mampu menutup defisit BPJS dan kita tinggal  memperbaiki tata kelolanya, sehingga bisa tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari yang merugikan masyarakat sendiri," kata Menteri Kesehatan RI Terawan saat ditemui di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Diketahui, defisit keuangan tersebut telah menjadi permasalahan utama BPJS Kesehatan karena diperkirakan totalnya mencapai Rp32 triliun hingga akhir 2019 ini. Dia juga mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak hanya untuk menutup defisit, tetapi perbaikan atau pembenahan sistem.

"Jelas. Masa naik tok, nggak ada pembenahan. Selama keuangan rumah sakitnya baik, otomatis RS akan beri perbaikan, otomatis disesuaikan dengan kemampuan tiap RS," tutur Terawan.

Pembenahan tersebut, kata dia, juga mencakup antrean panjang yang kerap dikeluhkan para pasien BPJS Kesehatan.

"Semua tergantung jumlah. Kalau jumlahnya lebih besar dari jumlah kemampuan yang disediakan, pasti antre. Makanya kalau iklim investasinya baik, bisa jalan dengan pola-pola BPJS yang tidak defisit, sehingga ada pembangunan sarana lagi, dan kalau pembangunan sarana dibuat, pasti antrean akan berkurang, terurai sendiri," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Kenaikan tersebut dilakukan dengan alasan peningkatan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Persetujuan Jokowi dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019. Perpres tersebut merevisi Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yaitu pasal 29, 30, 33, dan 34.

Berikut tarif baru iuran BPJS Kesehatan per kepala terhitung 1 Januari 2020:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk fakir miskin dan tidak mampu

Kelas III Rp42.000 (sebelumnya Rp23.000)

2. Pekerja Penerima Upah (PPU) atau pegawai swasta, ASN, TNI/Polri

Untuk swasta, persentase gaji yang dipotong tetap 5 persen, namun batas atas (threshold) yang bisa dipotong naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta.

Untuk ASN dan TNI/Polri, persentase gaji yang dipotong tetap 5 persen, namun penghasilan yang dipotong akan dihitung berdasarkan take home pay (THP), bukan gaji pokok. Batas atas juga naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta.

3. Peserta Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja

Kelas I Rp160.000 per bulan (sebelumnya Rp80.000)

Kelas II Rp110.000 per bulan (sebelumnya Rp51.000)

Kelas III Rp42.000 per bulan (sebelumnya Rp25.500)


Editor : Tuty Ocktaviany