×
Berita Hari ini - iNews Portal

UU MLA Indonesia-Swiss Disahkan DPR: Ribuan Triliun Rupiah Akan Kembali ke Indonesia

Kiswondari ยท Selasa, 14 Juli 2020 - 20:27 WIB
UU MLA Indonesia-Swiss Disahkan DPR: Ribuan Triliun Rupiah Akan Kembali ke Indonesia
UU MLA Indonesia-Swiss Disahkan DPR: Ribuan Triliun Rupiah Akan Kembali ke Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Mutual Legal Assistance/MLA RI-Swiss), Selasa (14/7/2020). Pengesahan RUU untuk menjadi Undang-Undang (UU) tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ketua Pansus RUU MLA RI-Swiss DPR Ahmad Sahroni menjelaskan, RUU ini terdiri dari 39 pasal antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi serta meminta dokumen, rekaman dan bukti.

Selain itu mengatur penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset, penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya.

“Termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan,” ujar Sahroni dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dia menuturkan, perjanjian menganut prinsip retroaktif (Pasal 1 ayat 2). Artinya, kata dia pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Perjanjian ini juga ditujukan untuk pemberantasan korupsi serta membawa hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri.

“Tidak terbatas masalah korupsi, MLA juga dapat digunakan dalam memberantas kejahatan perpajakan agar dapat memastikan tidak adanya warga negara atau badan hukum Indonesia yang melakukan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, dalam UU ini di Pasal 8 mengatur mengenai batas kerahasiaan data informasi, dokumen dan barang yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama timbal balik terkait masalah pidana. Pengaturan ini merupakan salah satu materi penting yang diajukan oleh Konfederasi Swiss sebagai syarat dalam kesepakatan perjanjian. Perjanjian ini juga menyederhanakan prosedur bantuan hukum timbal balik, khususnya dengan mengurangi persyaratan formal.

“Pemerintah perlu memperbaharui perkembangan terakhir dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku di Indonesia yang mana kemungkinan besar Swiss bukan lagi menjadi tempat untuk menempatkan aset, rekening atau uang mengingat sudah beralih ke negara lain,” katanya.

Dia memperkirakan, ada hampir Rp10.000 triliun pajak yang ditarik dari dana warga negara Indonesia (WNI) di Swiss. Angka pastinya, kata dia Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan yang lebih menegtahui.

Melalui UU ini, uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh negara bisa kembali ke Tanah Air meskipun perlu waktu dan proses hingga UU ini diterapkan.

“Dan semoga dengan UU ini dasar kekuatan untuk mendapatkan informasi valid pajak dengan mudahnya mengakses data informasi dari orang Indonesia yang taruh uangnya di sana,” katanya.

Editor : Kurnia Illahi

Tag: paripurna dpr | swiss | ruu
ARTIKEL ORIGINAL