Bangunan Tempat Lahir Adolf Hitler Akan Dijadikan Kantor Polisi

Anton Suhartono ยท Selasa, 02 Juni 2020 - 21:45 WIB
Bangunan Tempat Lahir Adolf Hitler Akan Dijadikan Kantor Polisi

Bangunan tempat lahir Adolf Hitler akan dijadikan kantor polisi (Foto: AFP)

WINA, iNews.id - Bangunan tempat lahir pemimpin Nazi Adolf Hitler di Austria akan dijadikan kantor polisi. Pemerintah Austria tak akan merombak total bangunan tersebut, namun akan ada penyesuaian.

Gedung 4 lantai di sudut kota Braunau, perbatasan Jerman, itu menjadi saksi lahirnya Hitler pada 20 April 1889. Namun pemerintah Austria baru bisa menguasai secara penuh pada 2016.

Bangunan berkelir kuning itu sempat menjadi obyek pertarungan hukum yang panjang antara pemerintah dengan pemilik. Kasusnya baru benar-benar berakhir tahun lalu.

Perusahaan arsitektur Marte.Marte memenangkan tender setelah menyingkirkan 12 kandidat untuk mememodifikasi bangunan.

Pemerintah menyiapkan anggaran 5 juta euro atau sekitar Rp80 miliar untuk mengonversi bangunan menjadi kantor polisi yang ditargetkan rampung pada awal 2023.

"Babak baru akan dibuka untuk masa depan rumah kelahiran seorang diktator dan pembunuh massal," kata Menteri Dalam Negeri, Karl Nehammer, dikutip dari AFP, Selasa (2/6/2020).

Pejabat Kementerian Dalam Negeri Hermann Feiner menambahkan, penyesuaian arsitektur juga bertujuan untuk menetralisasi seluruh bangunan. Tujuannya agar menghilangkan jejak Hitler pada bangunan. Sebagian besar struktur bangunan akan dipertahankan, namun ada beberapa barang yang akan dikirim ke museum.

Meski Hitler hanya menghabiskan waktu singkat di sana, bangunan seluas 800 meter persegi itu terus menarik simpatisan Nazi dari seluruh dunia.

Tidak hanya itu demonstrasi anti-fasis juga rutin digelar rasa di luar rumah setiap hari ulang tahun Hitler.

Pengadilan tertinggi Austria memutuskan Gerlinde Pommer, sang pemilik gedung, berhak atas kompensasi sekitar 810.000 euro, mengakhiri konflik hukum yang panjang.

Pommer menyewakan rumah itu ke kementerian dalam negeri sejak 1970-an.

Pemerintah membayar sekitar 4.800 euro per bulan dan menggunakannya sebagai pusat penampungan penyandang disabilitas.

Namun itu hanya berlangsung sampai 2011. Pada tahun itu Pommer menolak rencana pemerintah untuk merenovasi, apalagi menjualnya. Sejak itu, bangunan dibiarkan kosong.

Kementerian dalam negeri pernah berusaha merobohkannya namun dilawan oleh pemilik serta memicu kecaman dari politisi dan sejarawan.

Editor : Anton Suhartono