Dewan HAM PBB Setujui Resolusi untuk Kaji 'Perang Narkoba' Presiden Duterte

Nathania Riris Michico ยท Jumat, 12 Juli 2019 - 12:16 WIB
Dewan HAM PBB Setujui Resolusi untuk Kaji 'Perang Narkoba' Presiden Duterte

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (FOTO: AP)

JENEWA, iNews.id - Dewan HAM PBB, dengan selisih suara tipis, menyetujui sebuah resolusi yang memberi mandat untuk melakukan kajian internasional menyeluruh terkait perang narkoba yang dilancarkan pemerintah Filipina. Menurut badan-badan pengamat, perang narkoba itu menewaskan lebih dari 20.000 orang.

Resolusi itu memperoleh kecaman keras dari pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, yang mengatakan, jumlah korban itu dibesar-besarakan, yang menurut mereka jumlah korban tewas 5.300 orang.

Mereka juga mengatakan penumpasan itu memperoleh dukungan kuat dari banyak warga Filipina.

Perang narkoba yang dilancarkan oleh Duterte dan sudah berlangsung tiga tahun mengakibatkan sebuah pertumpahan darah di negara Asia itu. Laporan menyebut, terjadi pembantaian para tersangka setiap malam oleh polisi dan orang bertopeng yang dipersenjatai.

Menurut para aktivis, mereka tadinya berharap resolusi PBB akan menyerukan penyelenggaraan penyelidikan resmi, namun kemudian resolusi ini diubah dan hanya menyerukan penerbitan sebuah laporan guna meraih dukungan mayoritas.

Resolusi ini, yang awalnya diusulkan oleh Islandia, meraih dukungan 18 negara dari total anggota 47 negara, sementara itu 14 negara lain menentang dan 15 negara abstain.

Resolusi ini menyerukan kepada Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, agar menyiapkan sebuah laporan tertulis menyeluruh tentang situasi HAM di Filipina dalam kurun satu tahun kedepan.

Dubes Manila untuk PBB di Jenewa, Evan Garcia, segera menolak hasil pemungutan suara itu.

"Kami tidak bisa menerima sebuah resolusi partisan dan satu pihak ini," kata Garcia, setelah pemungutan suara, seperti dilaporkan Associated Press, Jumat (12/7/2019).

"Resolusi ini tidak mewakili kemenangan atas hak-hak asasi manusia, tetapi pencemoohan HAM," kata Garcia.

Dia juga menyebut akan ada konsekuensi atas keputusan tersebut.

Deputi Direktur untuk Human Rights Watch, Leila Matar, menjelaskan bahwa resolusi itu merupakan langkah yang gamblang namun penting.

"Ini menandai awal dari tuntutan akuntabilitas atas pembunuhan ribuan orang terkait perang narkoba," ujar Matar.

Amnesty International juga memuji hasil pemungutan suara pada Kamis (11/7/2019) itu dan menyebutnya sebagai keputusan penting.

"Resolusi ini memberi harapan untuk ribuan keluarga yang berkabung di Filipina, dan warga Filipina tidak terhitung banyaknya yang berani menantang perang narkoba diliputi pembunuhan dan disponsori pemerintahan Duterte itu," demikian pernyataan direktur Amnesty International kawasan Asia timur dan tenggara, Nicholas Bequelin.


Editor : Nathania Riris Michico