Eksekusi Tuti Langgar Konvensi Wina, Pemerintah Sebaiknya Lakukan Ini

Antara, Anton Suhartono ยท Senin, 05 November 2018 - 13:17 WIB
Eksekusi Tuti Langgar Konvensi Wina, Pemerintah Sebaiknya Lakukan Ini

Suasana rumah kediaman Tuti Tursilawati di Cikeusik, Majalengka (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, Tuti Tursilawati, tanpa pemberitahuan atau notifikasi merupakan pelanggaran hukum internasional.

Tuti dieksekusi tanpa adanya notifikasi terlebih dulu kepada Kedutaan Besar RI (KBRI) maupun Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah.

Sebelum dieksekusi, TKI asal Majalengka, Jawa Barat itu sudah menjalani proses hukuman sekitar tujuh tahun. Tuti divonis hukuman mati pada Juni 2011 dengan dakwaan membunuh majikannya pada 2010. Tuti terpaksa membunuh karena membela diri dari pelecehan seksual yang dilakukan majikan.

Ini bukan kali pertama TKI dieksekusi tanpa notifikasi. Data Migrant CARE, pada periode 2008-2018, lima WNI lain yang mengalami hal serupa. Sebanyak 72 persen pekerja migran yang menghadapi hukuman mati merupakan perempuan.

Adapun data Kementerian Luar Negeri pada 2011-2017 mengungkap ada 188 WNI yang terancam hukuman mati dan kini masih dalam proses penanganan. Sebanyak 392 kasus lain selesai dengan vonis bebas.

Pemerintah Indonesia sudah melayangkan protes terhadap Kerajaan Arab Saudi karena dianggap tidak memiliki etika politik diplomasi. Sejumlah kalangan di dalam negeri juga mengecam keras.

Menurut Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melayangkan protes keras terhadap otoritas Saudi atas sikapnya yang tidak memandang Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa negara melalui sektor haji dan umrah.

“Tapi protes saja tidak cukup, petugas KBRI atau KJRI Jeddah harus lebih berani dalam menghadapi pihak Arab Saudi terkait perlindungan TKI di sana, karena eksekusi mati tanpa notifikasi bukan kali ini saja,” kata Farouk, dalam pernyataan, Senin (5/11/2018).

Menurut pria yang sempat bermukim di Saudi itu, ada kesan Saudi meremehkan petugas RI terkait persoalan WNI.

Berbeda jauh perlakuannya terhadap warga dari negara-negara Eropa atau Amerika yang teribat kasus hukum, otoritas Saudi bertindak hati-hati.

“Saya mengimbau petugas KBRI atau KJRI lebih fight lagi, all out dalam membela dan melindungi WNI di Arab Saudi. Kalau perlu, tarik semua staf agar Indonesia tidak diremehkan,” ujar Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

Farouk menilai, kasus eksekusi mati Tuti tanpa notifikasi ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi diplomasi luar negeri agar bisa lebih aktif dan berani mengenai proses hukum terhadap WNI.

Ikhwalnya, dalam kasus hukuman mati sering terjadi cara-cara ‘unfair trial’, sehingga harus ada pendampingan maksimal dari negara agar eksekusi mati dapat dicegah dari awal penanganan perkara. Dia juga berkaca pada kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor konsulat Saudi di Istanbul, Turki, yang memberi sinyal bagaimana perlakuan Saudi terhadap hak seseorang.

Dalam kasus Tuti, otoritas Arab Saudi dianggap melanggar Konvensi Wina Tahun 1963 dan tidak adanya perubahan sistem hukum yang dapat melindungi pekerja migran.

Atas dasar itu, alumnus New York University (MA) dan University of Birmingham (MBA) ini menyarankan agar pemerintahan Presiden Jokowi Widodo mempertimbangkan langkah yang jauh lebih tegas jika Arab Saudi terus mengabaikan permintaan Indonesia untuk memberikan notifikasi jika akan dilakukan hukuman mati terhadap WNI. Pemerintah perlu memberikan tekanan lebih kuat sebagai bentuk protes dari negara.

“Misalnya moratorium selama tiga tahun saja untuk pengiriman jamaah umrah. Meski soal ibadah dan menyangkut bisnis umrah juga di dalam negeri, tapi ini menyangkut sikap Arab Saudi tidak mempertimbangkan adab politik diplomasi dengan Indonesia, yang juga punya sumbangan besar untuk devisa mereka dari jamaah haji dan umrah mengingat jumlahnya paling banyak se-dunia,” tutur calon anggota DPR ini.

Kasus Tuti, lanjut dia, juga seharusnya menjadi bahan introspeksi di dalam negeri. Kaum perempuan terpaksa mencari nafkah di luar negeri, meskipun mereka tak punya keterampilan memadai. Kondisi itu membuat mereka menjadi sasaran kekerasan di tempat kerja.

"Kalau pekerjaan banyak tersedia dan pendapatannya memadai untuk kebutuhan hidup, TKW yang “unskilled” tidak perlu kerja di luar negeri yang penuh risiko,” kata dosen Perbanas Institut dan Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.

Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan, moratorium pengiriman TKI tetap berlaku sampai saat ini. Ada 21 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, dan kawasan lain yang dihentikan pengirimannya.

Hanif membantah keras jika ada pihak yang menyatakan pemerintah berencana membuka moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

Sebanyak 21 negara yang dihentikan pengirimannya itu di antaranya Arab Saudi, Irak, Kuwait, Lebanon, Libia, Iran, dan Pakistan.


Editor : Anton Suhartono