Gambia Minta Hakim Pengadilan Internasional Desak Myanmar Hentikan Genosida Muslim Rohingya

Anton Suhartono ยท Selasa, 10 Desember 2019 - 18:42 WIB
Gambia Minta Hakim Pengadilan Internasional Desak Myanmar Hentikan Genosida Muslim Rohingya

Pengadilan International di Den Haag, Belanda (Foto: AFP)

DEN HAAG, iNews.id - Pengadilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Selasa (10/12/2019), memulai sidang kasus tuduhan Genosida yang dilayangkan terhadap Myanmar.

Pada kesempatan itu Menteri Kehakiman Gambia Abubacarr Tambadou meminta kepada hakim untuk memaksa Myanmar menghentikan pembasmian etnis atau genosida kepada muslim Rohingya.

"Semua yang diminta Gambia adalah Anda (hakim) mengatakan kepada Myanmar untuk menghentikan pembunuhan tidak masuk akal ini, menghnetikan tindakan biadab yang mengejutkan hati nurani ini, dan menghentikan genosida terhadap rakyatnya sendiri," kata Tambadou, dikutip dari AFP.

Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi mewakili langsung negaranya untuk memberikan penjelasan mengenai tuduhan pelanggaran HAM dan genosida. Dia akan menyampaikan pembelaan atas nama negara pada Rabu (11/12/2019).

Gambia, negara Afrika Barat berpenduduk mayoritas muslim, mewakili 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menuntut Myanmar ke Pengadilan Internasional pada Novermber lalu atas tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida 1948, yang langsung disambut oleh Suu Kyi.

"Tindakan genosida yang dilakukan selama operasi ini dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok, secara keseluruhan atau sebagian, dengan menggunakan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya," demikian pernyataan Gambia yang diserahkan ke Pengadilan Internasional.

Kasus genosida yang dituntut adalah yang terjadi pada 2017 di mana lebih dari 730.000 muslim Rohingya terpaksa eksodus ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan militer yang disebut PBB sudah di luar batas.

Dugaan genosida sebenarnya juga sudah disuarakan sejak aksi kekerasan sebelum tahun 2017, sehingga sampai saat ini diperkirakan lebih dari 1 juta etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.

Sidang di Pengadilan Internasional akan berlangsung selama 3 hari atau sampai Kamis (12/12/2019).

Hasil penyelidikan PBB pada tahun lalu sudah menyebut bahwa kekerasan terhadap muslim Rohingya merupakan genosida.

Sementara itu Suu Kyi akan berbicara pada Rabu (11/12/2019). Dia diperkirakan akan memperdebatkan bahwa Pengadilan Internasional tidak memiliki yurisdiksi menangani kasus ini dan bahwa Myanmar hanya menargetkan militan Rohingya, bukan warganya.

Selain di Pengadilan Internasional, Myanmar dan para pejabatnya menghadapi gugatan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan di pengadilan Argentina.


Editor : Anton Suhartono