Indonesia Dorong Pakistan dan India Berdialog Selesaikan Isu Kashmir

Anton Suhartono, Antara ยท Kamis, 15 Agustus 2019 - 19:54 WIB
Indonesia Dorong Pakistan dan India Berdialog Selesaikan Isu Kashmir

Pasukan India berjaga di Jammu dan Kashmir (Foto: AFP)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia mendorong dialog dan komunikasi antara Pakistan dan India untuk menyelesaikan isu dataran tinggi Kashmir.

Seperti diketahui, India mencabut status otonomi penuh untuk Kashmir, sehingga wilayah yang berada di perbatasan dengan Pakistan itu kini berada di bawah kendali New Delhi.

“Dari sisi Indonesia, kami senantiasa berpandangan bahwa untuk masalah Kashmir akan lebih elok apabila Pakistan dan India membuka dialog dan berkomunikasi. Karena kebuntuan komunikasi itulah yang menyebabkan munculnya kelangkaan informasi sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dan meningkatkan eskalasi permasalahan,” ujar Pelaksana tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Sebelumnya, Menlu Pakistan Shah Mahmood Quereshi meminta Dewan Keamanan (DK) PBB membahas penyelesaian sengketa wilayah Kashmir yang telah berlangsung selama 70 tahun.

Baca Juga: Pakistan Desak DK PBB Gelar Sidang Darurat Bahas Status Kashmir

Dalam surat yang dikirimkan ke PBB, Menlu Quereshi mengecam tindakan agresif oleh India dan mengatakan negara itu sengaja merusak status Jammu dan Kashmir yang disengketakan yang diakui secara internasional.

Menanggapi permintaan tersebut, Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB menyatakan tetap mengedepankan diplomasi perdamaian dan keamanan.

Meskipun permintaan telah diajukan ke DK PBB, hingga saat ini belum ada keputusan dari seluruh anggota untuk membahas isu Kashmir.

“Nanti kita tunggu keputusan dari anggota DK PBB. Tetapi kalaupun pembahasan isu ini sampai ke DK, saya rasa harus ada nilai tambah, artinya bagaimana pembahasan tersebut bisa berkontribusi pada perdamaian dan tidak justru menambah eskalasi konflik yang ada,” kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard.

Baca Juga: Kisah Warga Kashmir yang Tak Bisa Berkurban akibat Kebijakan Pemerintah India

Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia menekankan penyelesaian isu Kashmir secara bilateral antara Pakistan dan India.

“Penyelesaian masalah secara bilateral menjadi kunci utama dari penyelesaian masalah ini. Kalau di DK PBB, posisi Indonesia adalah menekankan pentingnya kedua negara untuk saling menahan diri dan bisa menyelesaikan secara bilateral,” kata Febrian.

Situasi politik di Kashmir memanas sejak awal Agustus setelah pemerintah pusat membatasi ruang gerak dan jalur komunikasi, serta menempatkan 10.000 tentara di wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, Pemerintah India juga menutup sekolah dan kampus, memberlakukan jam malam, meminta wisatawan keluar dari Kashmir, serta menjadikan pemimpin di negara bagian itu sebagai tahanan rumah.

Pembatasan yang dilakukan sejak 4 Agustus 2019 itu merupakan upaya pemerintah India mengantisipasi aksi massa yang memprotes pencabutan otonomi penuh pada 5 Agustus 2019.

Otonomi khusus di Kashmir telah berjalan selama 70 tahun dan dijamin oleh UU India Pasal 370. Berdasarkan kebijakan itu, Negara Bagian Jammu dan Kashmir berhak memiliki aturan perundang-undangan, bendera, dan mengatur nyaris seluruh sektor, kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.


Editor : Anton Suhartono