Kamboja Bantah Ada Perjanjian yang Izinkan Pasukan China di Pangkalan Militernya

Nathania Riris Michico ยท Senin, 22 Juli 2019 - 12:01 WIB
Kamboja Bantah Ada Perjanjian yang Izinkan Pasukan China di Pangkalan Militernya

Presiden China Xi Jinping (kanan) dan PM Kamboja Hun Sen. (FOTO: Kyodo)

WASHINGTON, iNews.id - China bisa menempatkan pasukan bersenjatanya di pangkalan angkatan laut Kamboja berdasarkan perjanjian rahasia yang dicapai kedua negara itu. Hal itu terungkap dalam laporan Wall Street Journal, Minggu (21/7/2019).

Namun, laporan adanya perjanjian itu dibantah para pejabat Kamboja.

Perjanjian yang tidak dipublikasikan itu disebut memberi China akses eksklusif ke bagian-bagian Pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja di Teluk Thailand, demikian laporan Journal, mengutip pejabat Amerika Serikat (AS) dan sekutu yang akrab dengan masalah ini.

Perjanjian semacam itu akan meningkatkan kemampuan China untuk menegaskan klaim teritorial dan kepentingan ekonomi mereka di Laut Cina Selatan. 

"Ini adalah berita terburuk yang pernah dibuat melawan Kamboja," kata Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, kepada situs berita pro-pemerintah, Fresh News, Senin (22/7/2019).

"Tidak ada yang bisa terjadi karena menampung pangkalan militer asing bertentangan dengan konstitusi Kamboja," katanya, seperti dikutip Reuters.

Juru bicara kementerian pertahanan Kamboja Chhum Socheat mengatakan kepada Reuters, laporan itu dibuat-buat dan tidak berdasar.

China, sekutu regional terkuat Hun Sen, menggelontorkan bantuan miliaran dolar ke Kamboja untuk pembangunan dan pinjaman melalui kerangka kerja bilateral.

Inisiatif ini, yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada 2013, bertujuan memperkuat jaringan hubungan darat dan laut dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Hal ini memicu tumbuhnya usaha komersial China di Kamboja, seperti kasino dan zona ekonomi khusus.

Departemen Pertahanan AS menyebut pada awal bulan ini bahwa China akan berusaha mendapat pangkalan militer di Kamboja.

Departemen Luar Negeri mendesak Kamboja untuk menolak aturan semacam itu, dengan menyatakan, "Kamboja memiliki komitmen konstitusional kepada rakyatnya untuk mengejar kebijakan luar negeri yang independen."

"Kami prihatin bahwa setiap langkah pemerintah Kamboja untuk mengundang kehadiran militer asing di Kamboja akan mengancam koherensi dan sentralitas Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam mengoordinasikan pembangunan regional, dan mengganggu perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara," kata pernyataan itu.

Editor : Nathania Riris Michico