Kebuntuan Brexit: PM Inggris Johnson Kalah dari Parlemen, Cetuskan Pemilu Dini

Nathania Riris Michico ยท Rabu, 04 September 2019 - 12:10 WIB
Kebuntuan Brexit: PM Inggris Johnson Kalah dari Parlemen, Cetuskan Pemilu Dini

PM Inggris Boris Johnson. (FOTO: AP: Jessica Taylor/House of Common)

LONDON, iNews.id - Beberapa anggota parlemen Inggris dari Partai Konservatif dan kubu oposisi mengalahkan pemerintah dalam upaya meloloskan undang-undang yang dirancang mencegah Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal.

Majelis rendah parlemen Inggris melakukan pemungutan suara untuk mengambil kendali agenda parlemen. Ini berarti mereka bisa mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunda waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Dengan kalahnya Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, keinginan untuk meloloskan undang-undang baru yang berisi permintaan menunda Brexit sampai 31 Januari 2020, bisa terkabul.

Menanggapi langkah ini, Perdana Menteri Boris Johnson berkata dia akan mengajukan mosi untuk melakukan pemilu dini.

Pemimpin kelompok oposisi Jeremy Corbyn mengatakan, RUU tersebut bakal disahkan sebelum pemilu dilaksanakan.

Total 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif, termasuk mantan menteri kabinet, bergabung dengan partai-partai oposisi untuk mengalahkan pemerintah.

Setelah pemungutan suara, kantor perdana menteri di Downing Street menyatakan para anggota parlemen dari Partai Konservatif, atau Tory, yang membangkang akan dikeluarkan dari partai.

Pemerintah berharap ancaman dikeluarkan dari partai –dan pemilihan– akan mencegah lebih banyak anggota parlemen membangkang.

PM Boris Johnson mengatakan RUU yang digodok parlemen akan "menyerahkan" kendali negosiasi Brexit ke Uni Eropa.

"Dan membawa lebih banyak ketidakpastian, lebih banyak penundaan, lebih banyak kesimpangsiuran," kata Johnson, seperti dilaporkan BBC, Rabu (4/9/2019).

Dia berkata kepada parlemen bahwa dia tidak punya pilihan selain meneruskan upaya untuk menggelar pemilihan umum pada Oktober.

"Warga negeri ini harus memilih."

Hasil ini berarti para anggota parlemen bisa mengambil kendali agenda majelis rendah pada Rabu (4/9/2019).

Itu memberi mereka kesempatan untuk mengajukan RUU lintas partai yang akan memaksa Johnson menunda Brexit sampai 31 Januari, kecuali parlemen menyetujui kesepakatan baru, atau mendukung Brexit tanpa kesepakatan, pada 19 Oktober.

Menurut BBC, pemerintah berniat menggelar pemilihan umum pada 15 Oktober, dua hari sebelum KTT Uni Eropa di Brussels.

Untuk menggelar pemilihan berdasarkan undang-undang parlemen, Johnson butuh dukungan dari Partai Buruh karena dia memerlukan dukungan dua pertiga dari 650 anggota parlemen Inggris.

Namun Corbyn mengatakan, undang-undang yang didukung oleh anggota parlemen oposisi dan 'pemberontak' Partai Konservatif harus disahkan sebelum pemilihan diadakan, untuk menghapus no-deal Brexit.

"Tidak ada suara mayoritas untuk no-deal Brexit di dalam negeri," kata Corbyn.

Bagaimana awal masalah Brexit?

Masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit lebih dari tiga tahun lalu. Untuk itu, perdana menteri sebelumnya, Theresa May, merundingkan kesepakatan dengan Uni Eropa yang mencakup persyaratan terkait 'perceraian' tersebut.

Hari perpisahan awalnya direncanakan pada 29 Maret 2019.

Kemudian, saat ini, parlemen tidak setuju dengan pemerintah. May tidak bisa menyelesaikan kesepakatannya dan terpaksa meminta Brexit ditunda. Akhirnya dia mundur.

Kenapa PM Inggris tidak bisa melakukan apa yang dia mau?

Semuanya soal angka. Boris Johnson, pada Selasa (3/9/2019) pagi, memiliki dukungan mayoritas di parlemen dengan selisih satu suara.

Menjelang sore, mayoritas yang ramping ini lenyap ketika seorang anggota parlemen Konservatif membelot ke Partai Demokrat Liberal yang pro-Uni Eropa.

Secara hitung-hitungan, pemerintah akan selalu kesulitan untuk mengalahkan mosi yang didukung sekelompok besar anggota parlemen dari banyak partai yang menentang Brexit tanpa kesepakatan.

Masalah utama Johnson adalah sekelompok anggota parlemen dari partainya sendiri mengatakan dengan jelas bahwa mereka mungkin akan membangkang dan memberikan suara untuk mosi tersebut.

"Aliansi pembangkang" ini, yang pada akhirnya berjumlah 21 anggota parlemen, setuju dengan sejumlah anggota parlemen dari lintas partai bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan mengakibatkan kekacauan ekonomi.

Jadi mereka membantu mencuri agenda parlemen dari tangan pemerintah — langkah pertama dalam membuat undang-undang untuk memblokir no-deal Brexit.

Saking pahitnya perpecahan di Partai Konservatif sampai mereka melakukan ini, kendati mereka diperingatkan akan diusir secara efektif dari partai.

Jadi apa peran pemilihan umum dini?

Johnson mengatakan dia tidak mungkin meminta penundaan Brexit lagi kepada Uni Eropa.

Dia juga sudah berkali-kali mengatakan, dengan menghapus opsi no-deal Brexit, parlemen akan menggagalkan negosiasi Inggris dengan Uni Eropa.

Setelah pemerintah kalah dalam pemungutan suara, dia menyatakan siap untuk menggelar pemilihan pada Oktober.

Kenapa Boris Johnson melakukan hal ini?

Dia berharap partainya dapat memenangkan mayoritas baru di parlemen yang akan membuat rencananya untuk Brexit lebih mulus. Jajak pendapat saat ini menempatkan Partai Konservatif jauh di atas Partai Buruh.

Namun banyak politikus di Partai Konservatif khawatir pemilihan umum dalam situasi politik yang tidak dapat diprediksi seperti ini berisiko menciptakan pemerintahan ekstrem kiri yang dipimpin Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh yang menjadi oposisi.

Editor : Nathania Riris Michico