Kisah Pasangan Lesbian Tuntut Hak untuk Menikah ke Pemerintah Jepang

Nathania Riris Michico ยท Jumat, 15 Februari 2019 - 07:30 WIB
Kisah Pasangan Lesbian Tuntut Hak untuk Menikah ke Pemerintah Jepang

Ai Nakajima dan Tina Baumann menikah di Jerman, tetapi Jepang tidak mengakuinya. (Foto: doc. Ai Nakajima)

TOKYO, iNews.id - Sebanyak 13 pasangan sesama jenis di seluruh Jepang mengambil tindakan hukum pada Kamis (14/2/) terhadap pemerintah, untuk menuntut hak untuk menikah.

Mereka menuntut ganti rugi simbolis, dengan alasan bahwa dilarang menikah melanggar hak konstitusional mereka. Jika pengadilan setuju, itu berarti serikat sesama jenis harus diizinkan di Jepang di masa depan.

Jepang merupakan satu-satunya negara G-7 yang tidak mengizinkan pernikahan gay, tetapi survei menunjukkan dukungan kuat untuk kasus ini.

Ke-13 pasangan itu mengajukan kasus mereka pada Hari Valentine, di berbagai kota di Jepang.

Ai Nakajima (40) dari Jepang, dan pasangannya asal Jerman, Tina Baumann (31), ada di antara mereka.

Keduanya bersama sejak 2011 saat bertemu di Berlin. Setelah tinggal beberapa tahun di Jerman, mereka pindah ke Jepang. Namun, hidup sebagai pasangan sesama jenis sangat berbeda di kedua negara.

"Masyarakat Jepang pada dasarnya sangat konservatif," kata Nakajima, kepada BBC.

Banyak teman mereka tidak berani muncul ke publik sebagai homoseksual dan menyembunyikan pasangan mereka dari keluarga dan bahkan teman.

Meskipun Jepang adalah negara yang sangat tradisional, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar orang muda Jepang mendukung pernikahan sesama jenis.

Sejak 2015, beberapa kota mengeluarkan sertifikat untuk pasangan sesama jenis, namun mereka tidak mengikat secara hukum dan hanya meminta sektor bisnis untuk memberikan perlakuan yang sama.

"Jadi, sementara di antara orang-orang muda ada dukungan besar untuk pernikahan gay, politisi cenderung lebih tua dan sangat ragu-ragu ketika harus mengubah hal-hal ini," kata Nakajima.

Keduanya mengatakan hidup sebagai pasangan gay sangat berbeda di Jerman dan Jepang. (Foto: doc. Ai Nakajima)

Ke-13 pasangan tahu kasus-kasus pengadilan mereka akan menarik perhatian publik terhadap perjuangan mereka. Mereka berharap upaya ini berhasil.

"Kami siap membawa kasus ini ke mahkamah agung," ujar Nakajima.

"Jika kita harus mengambil rute itu, mungkin butuh lebih dari lima tahun."

Nakajima dan Baumann menikah di Jerman, dan tak lama kemudian mengajukan agar pernikahan itu diakui di Yokohama, tempat mereka tinggal saat ini. Seperti yang mereka harapkan, pernikahan sesama jenis yang mereka lakukan di Jerman tidak diakui di Jepang.

Bagi mereka berdua, ini menciptakan masalah konkret. Saat ini Baumann sedang menempuh pendidikan, namun begitu dia lulus, dia akan memerlukan visa baru untuk diizinkan tinggal di negara itu.

Untuk pasangan yang sudah menikah, visa semacam itu dengan mudah akan dikeluarkan untuk pasangan -tetapi itu tidak berlaku untuk hubungan sesama jenis.

Dan masalahnya tidak hanya sampai di situ.

"Di Jerman jauh lebih mudah untuk keluar dan hidup seperti yang Anda pilih sebagai individu," kata Baumann.

"Namun di Jepang, peran gender jauh lebih tradisional dan seorang perempuan diharapkan untuk menikah dan memiliki anak. Dalam banyak kasus, bahkan masih diharapkan bahwa seorang perempuan akan berhenti bekerja setelah menjadi seorang ibu."

Banyak teman mereka tidak berani berbicara secara terbuka dengan keluarga mereka karena takut menjadi orang buangan.

"Ini hampir seperti kau dibuang," kata Nakajima.

"Dan itu memengaruhi banyak aspek kehidupan Anda. Jika Anda misalnya ingin menyewa rumah sebagai pasangan sesama jenis, Anda mungkin ditolak karena hal ini. Atau Anda mungkin tidak dapat mengambil pinjaman sebagai pasangan jika Anda ingin membeli properti bersama."

"Ini benar-benar seperti kita menghadapi masalah di hampir setiap situasi," katanya.

"Kami menerima sejumlah kritik dari masyarakat bahwa kami seharusnya pindah ke Jerman daripada membuat masalah di Jepang," kata pasangnya, si peremuan Jerman.

Namun pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa membela apa yang mereka yakini lebih penting.

"Pernikahan harus hanya dengan persetujuan bersama dari kedua jenis kelamin," demikian isi konstitusi Jepang.

Dan pihak berwenang selalu membaca ini sebagai 'tanda' untuk tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis.

Namun, pengacara untuk ke-13 pasangan itu berpendapat teks konstitusi dimaksudkan untuk mencegah pernikahan paksa, dan tidak ada di dalamnya yang secara eksplisit melarang pernikahan gay.


Editor : Nathania Riris Michico