Korut Amandemen UU, Resmikan Posisi Kim Jong Un sebagai 'Presiden'

Anton Suhartono ยท Jumat, 12 Juli 2019 - 13:12 WIB
Korut Amandemen UU, Resmikan Posisi Kim Jong Un sebagai 'Presiden'

Kim Jong Un (Foto: AFP)

SEOUL, iNews.id - Konstitusi atau undang-undang (UU) Korea Utara (Korut) yang baru diamandemen, Kamis (11/7/2019), resmi menyebut Kim Jong Un sebagai kepala negara setara presiden sekaligus panglima tertinggi militer.

Para pengamat yakin keputusan untuk meresmikan sebutan Kim sebagai kepala negara merupakan pertanda bahwa Korut segera menormalisasikan hubungannya dengan negara lain, termasuk berdamai dengan Amerika Serikat (AS) serta mengakhiri status sebagai musuh perang Korea Selatan (Korsel).

Sebelumnya konstitusi Korut hanya menyeut Kim Jong Un sebagai pemimpin tertinggi yang tugasnya mengepalai semua kekuatan militer. Sementara fungsi kepala negara secara simbolik diambil oleh presiden parlemen yang dikenal dengan Presidium Majelis Rakyat Tertinggi.

Namun di konstitusi hasil amandemen, sebagaimana tercantum dalam situs portal pemerintah Naenara, Kim resmi mengambil peran sebagai pemimpin Komisi Urusan Negara (SAC), sebuah badan tertinggi pemerintahah yang dibentuk pada 2016. Fungsinya sebagai perwakilan tertinggi seluruh rakyat Korut yang berarti kepala negara serta panglima tertinggi militer.

"Kim bermimpi menjadi presiden Korut dan dia mewujudkannya. Sejak lama dia berusaha melepaskan kebijakan militer-abnormal yang pertama di negara itu untuk waktu yang lama," kata Kim Dong Yup, profesor di Institut Timur Jauh Universitas Kyungnam di Seoul, dikutip dari Reuters, Jumat (12/7/2019).

Peran Kim sebagai kepala negara sudah terlihat sejak tahun lalu. Dia mengalihkan fokus negara dari militer ke ekonomi sembari menjalankan peran diplomasi nuklir dengan AS.

Dia seolah ingin mengubah citranya sebagai pemimpin dunia melalui pertemuan dengan para kepala negara yakni China, Korsel, AS, dan Rusia.

Hong Min, peneliti senior Institut Unifikasi Nasional Korea di Seoul, mengatakan, perubahan status ini juga bertujuan untuk mempersiapkan kemungkinan perjanjian damai dengan AS.

"Amandemen itu mungkin merupakan kesempatan untuk menetapkan status Kim sebagai penandatanganan perjanjian damai pada saatnya, sambil mengubah citra Korut sebagai negara normal," kata Hong.


Editor : Anton Suhartono