Krisis Brexit: MA Inggris Sebut Pembekuan Parlemen Langgar Hukum, PM Johnson Diminta Mundur

Nathania Riris Michico ยท Rabu, 25 September 2019 - 08:10 WIB
Krisis Brexit: MA Inggris Sebut Pembekuan Parlemen Langgar Hukum, PM Johnson Diminta Mundur

PM Boris Johnson mengatakan tidak sepakat dengan keputusan MA tapi menghargainya. (FOTO: AFP/GETTY IMAGES)

LONDON, iNews.id - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson diminta mundur usai membekukan parlemen selama lima pekan. Parlemen akan bersidang lagi usai Mahkamah Agung (MA) memutuskan langkah pembekuan parlemen tidak sah dan melanggar hukum.

Boris Johnson -yang tengah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, mengatakan dia tidak sama sekali tidak sepakat namun menghargai keputusan itu.

Para anggota parlemen akan memulai sidang lagi pada Rabu (25/9/2019) setelah keputusan MA itu.

Seruan agar PM Johnson mundur dipimpin oleh ketua pihak oposisi dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn. Corbyn mengatakan Johnson harus "mempertimbangkan posisinya" setelah MA mengeluarkan keputusan tersebut.

"Saya menyerukan Boris Johnson untuk mempertimbangkan jabatannya dan menjadi perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat," ujarnya, seperti dilaporkan BBC, Rabu (25/9/2019).

PM Johnson membekukan sementara atau prorogued parlemen selama lima pekan pada permulaan awal bulan ini. Dia mengatakan langkah itu dilakukan guna memungkinkan Pidato Ratu atau Queen's Speech yang berisi garis besar kebijakan barunya.

Namun MA menyatakan kebijakan itu suatu langkah yang salah karena menghentikan parlemen melakukan tugasnya menjelang batas waktu Brexit pada 31 Oktober.

Saat menyampaikan kesimpulannya, Ketua MA Inggris Lady Hale mengatakan, "Pengaruhnya sangat besar terhadap dasar-dasar demokrasi kita."

"Keputusan memberikan masukan kepada Ratu guna membekukan sementara Parlemen adalah suatu pelanggaran hukum karena pengaruhnya akan mengganggu atau mencegah Parlemen melakukan tanggung jawab konstitusionalnya tanpa dasar hukum yang masuk akal," ujarnya.

Tanggal pembekuan parlemen ini dipandang kontroversial karena telah mengurangi masa sidang parlemen sebelum Brexit terjadi, di mana anggota parlemen dapat bertanya atau mengkaji peraturan pemerintah sebelum pembekuan.

MA secara bulat menyatakan tindakan Johnson membekukan parlemen untuk melakukan tugasnya merupakan suatu pelanggaran dan pemerintahlah yang bertanggung jawab.

"Ini bukanlah suatu pembekuan normal, ini menghambat parlemen melakukan tugas konstitusionalnya selama lima pekan dari delapan pekan yang seharusnya tersedia dari akhir libur musim panas sampai hari keluar Uni Eropa pada 31 Oktober."

MA menolak pernyataan pengacara pemerintah yang mengatakan bahwa adalah "wilayah terlarang" bagi para hakim untuk campur tangan dalam perdebatan politik terkait dengan kapan dan bagaimana parlemen dibekukan.

Kekalahan di MA akan memperlemah posisi Boris, yang berarti dia lebih tidak berkemungkinan untuk menemukan cara guna memastikan Inggris keluar dari Uni Eropa.

Selain itu, dengan tidak dibekukannya parlemen, berarti para anggota memiliki lebih banyak waktu untuk meloloskan hukum atau mosi yang dapat semakin mengurangi ruang gerak pemerintah.

Ini mungkin bisa dipandang sebagai suatu kemenangan pendukung anti-Brexit, tetapi ini juga akan semakin memperdalam krisis dan kebingungan terkait politik Inggris.

Editor : Nathania Riris Michico