Majikan Malaysia Terdakwa Pembunuh TKI Adelina Bebas, Ini Kata Aktivis

Anton Suhartono ยท Senin, 22 April 2019 - 15:04 WIB
Majikan Malaysia Terdakwa Pembunuh TKI Adelina Bebas, Ini Kata Aktivis

Adelina Lisao dipaksa tidur di luar bersama anjing (Foto: AP)

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perempuan Malaysia terdakwa kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Adelina Lisao hingga tewas pada tahun lalu dibebaskan dari dakwaan pembunuhan.

Adelina tak hanya disiksa hingga mengalami luka di sekujur tubuh, tapi juga disuruh tidur di luar rumah majikannya di Pulau Penang, bersama anjing. Perempuan 21 tahun itu meninggal di rumah sakit pada Februari 2018.

Baca Juga:

TKI Adelina Disiksa dan Tidur dengan Anjing, 3 Majikan Ditahan Polisi

Sidang Kasus Tewasnya TKI Adelina Lamban, Ibu Tuntut Keadilan

Kabar dibebaskannya pelaku, MAS Ambika, mengejutkan aktivis HAM dan pekerja migran. Ambika didakwa melakukan pembunuhan dan bisa dijerat dengan hukuman mati.

Namun Pengadilan Tinggi Penang membatalkan dakwaan pembunuhan terhadapnya tanpa alasan yang jelas pada pekan lalu.

Pengacara HAM Malaysia, Eric Paulsen, menyebut keputusan itu mengejutkan dan tidak dapat diterima.

"Ini adalah salah satu kasus pelecehan paling umum dan mengerikan yang pernah tercatat. Entah bagaimana Kejaksaan Agung memutuskan untuk membatalkan dakwaan," kata pria yang juga anggota Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM itu, dikutip dari AFP, Senin (22/4/2019).

Steven Sim, anggota parlemen dari daerah tempat Adelina meninggal, menegaskan, keputusan pengadilan sama tragisnya dengan kematian Adelina.

Sim telah menghubungi Jaksa Agung Tommy Thomas untuk mengetahui latar belakang pembebasan Ambika, namun tak diungkap perinciannya.

Di Indonesia, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengecam dan menyebut pembebasan Ambika sebagai jauh dari rasa keadilan.

Dia mengatakan, Ambika mungkin dibebaskan karena tak ada saksi kunci, seperti menghadirkan orangtua Adelina, untuk bersaksi di persidangan. Namun hal itu tak bisa diterima.

Wahyu juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengajukan protes.


Editor : Anton Suhartono