PM Inggris Boris Johnson Kalah dari Parlemen soal Brexit dan Pemilu Awal

Anton Suhartono ยท Kamis, 05 September 2019 - 09:28 WIB
PM Inggris Boris Johnson Kalah dari Parlemen soal Brexit dan Pemilu Awal

Boris Johnson (Foto: AFP)

LONDON, iNews.id - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengalami kekalahan dua kali dari parlemen terkait keputusan Brexit dan pemilu awal.

Dalam sidang pada Selasa dan Rabu, parlemen menggagalkan rencana Jonshon yang ingin Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa melalui kesepakatan dengan Brussels. Disusul kemudian parlemen menggagalkan rencana pria yang baru menjabat sebagai perdana menteri Inggris 6 pekan lalu itu untuk menggelar pemilu awal.

Johnson kehilangan mayoritas suara di DPR, bahkan anggota parlemen dari partainya, Konservatif, bergabung dengan oposisi untuk menghentikan rencana Brexit.

(Ketua DPR Inggris John Bercow berbicara saat debat Brexit di gedung parlemen/AFP)

Pada Rabu malam, parlemen menyetujui RUU yang memaksa Johnson untuk menunda Brexit hingga Januari 2020, bahkan bisa lebih lambat jika dia tidak dapat memenuhi persyaratan Brexit dari Uni Eropa.

Johnson menegaskan ingin Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober, namun tetap membuka opsi itu untuk menjalin kesepakatan.

Lebih lanjut dia mengatakan RUU yang disetujui majelis tinggi telah menghancurkan kemampuan pemerintah untuk bernegosiasi. Dia menegaskan tak punya pilihan kecuali mempercepat pemilu untuk memenangkan mandat baru.

"Jika saya masih menjadi perdana menteri setelah (pemungutan suara) Selasa 15 Oktober, maka kami akan beranjak dari 31 Oktober dengan, harapan saya, mendapatkan kesepakatan akan jauh lebih baik," katanya, kepada anggota parlemen, dikutip dari AFP.

Namun dalam sidang, Partai Buruh yang merupakan oposisi menolak pemilihan awal. Johnson membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen untuk bisa menggelar pemilu awal.

(Massa yang menentang Brexit berunjuk rasa di luar gedung parlemen meminta digelarnya referendum jilid II/AFP)

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan, dia tidak akan mendukung seruan perdana menteri sampai Brexit melalui kesepakatan dilaksanakan.

Posisi hukum yang benar adalah Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober kecuali meminta penundaan.

Johnson mendesak oposisi untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka selama beberapa hari ke depan.

Pascakekalahan ini, dia tidak bisa lagi mengotot memperjuangkan Brexit yang menjadi fokus utama kepemimpinannya atau mendapatkan persetujuan pemilu awal untuk mengubah situasi.

Johnson mulai menjabat PM pada Juli 2019 atau 3 tahun setelah referendum Brexit pada . Di awal pemerintahannya, dia berjanji mewujudkan Brexit apa pun yang terjadi.

Dukungan dari Presiden Donald Trump

Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan dukungan untuk Johnson.

"Boris tahu bagaimana cara untuk menang. Jangan khawatirkan dia. Dia akan baik-baik saja," cuitnya.

Trump mendukung Johnson menggantikan PM Theresa May yang mengundurkan diri juga akibat konflik Brexit dengan parlemen.

Dalam ucapan selamatnya kepada Johnson pada Juni, Trump memuji mantan Wali Kota London itu sebagai orang hebat dan menjadi penggemar beratnya.

Sebelum Johnson terpilih, Trump mengungkapkan rasa yakinnya bahwa Johnson mampu memperbaiki kondisi dari apa yang disebutnya sebagai bencana bagi Inggris yang dipicu kebijakan May membawa negara itu keluar dari Uni Eropa.

"Dia pria yang berbeda, tetapi mereka mengatakan saya juga pria yang berbeda. Kami rukun. Saya pikir kami akan memiliki hubungan sangat baik," kata Trump, kala itu.

Editor : Anton Suhartono