Saudi Reformasi 60 Aturan untuk Perbaiki HAM, Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Anton Suhartono ยท Kamis, 12 Desember 2019 - 14:12 WIB
Saudi Reformasi 60 Aturan untuk Perbaiki HAM, Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

Awwad Al Awwad (Foto: Saudi Gazette)

RIYADH, iNews.id - Sorotan di bidang hak asasi manusia (HAM) terus berkembang, apalagi di kancah internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia.

Di sana ada nilai universalitas, namun, setiap wilayah dan negara, termasuk Arab Saudi, juga mempertimbangkan nilai-nilai dan norma budaya sendiri dalam melestarikan dan mempraktikkan HAM.

Presiden Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) Awwad Al Awwad mengatakan, tidak ada keraguan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara yang bertransformasi.

Sejak mengadopsi Visi 2030, transformasi itu telah melalui berbagai fase dan mencapai puncaknya ke reformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagaimana terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

"Kami telah melakukan banyak pencapaian di bidang hak asasi manusia dalam 4 tahun terakhir, dibandingkan orang lain dalam seperempat abad," kata Awwad, dikutip dari Saudi Gazette, Kamis (12/12/2019).

Di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz dan Pangeran Mohammed bin Salman, lanjut dia, Saudi telah mengalami reformasi di banyak bidang dalam cara yang tak terbayangkan sebelumnya.

Lebih dari 60 reformasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi HAM di Saudi, 22 di antaranya terkait dengan hak-hak perempuan.

"Kami telah mengadopsi peraturan baru terkait status pribadi untuk perempuan melalui reformasi undang-undang tahanan dan pelecehan," ujarnya.

Selain itu, partisipasi tenaga kerja perempuan bukan lagi sekadar target, namun prioritas yang terus dicapai.

Awwad mengatakan, Saudi mengambil langkah lebih jauh dengan mengatur penggajian dalam undang-undang, di mana banyak perempuan di tempat lain masih memperjuangkannya.

Hukum perdata dan perburuhan juga mengalami pembenahan demi mendukung hak-hak pekerja asing.

"Tentu saja, seperti negara lain, kami menghadapi tantangan, tapi jika dibandingkan dari waktu sebelumnya, kami punya peluang untuk mengatasinya," katanya.

Sebagai pihak yang percaya pada universalitas HAM seperti negara lain, Saudi juga mempertimbangkan nilai-nilai, sejarah, dan budaya sendiri.

Bahkan, standar internasional HAM mengakui ciri khas nasional, kawasan, dan berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama sebagaimana diatur dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993.

Karena budaya Saudi berakar dalam kohesi sosial dan berbasis konsensus, lanjut dia, perubahan mungkin harus dilakukan melalui langkah yang nyaman bagi masyarakat Saudi.

"Kami bangga dengan nilai-nilai dan tradisi kami yang membawa ke masa depan dengan budaya yang utuh. Kami telah menempuh perjalanan panjang dan akan terus melakukan lebih banyak. Hal yang pasti adalah komitmen kami untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin perlindungan semua hak asasi," tuturnya.

Dia menegaskan, promosi dan perlindungan HAM merupakan prinsip yang dihargai di Saudi dan dijadikan prioritas oleh kepemimpinan Kerajaan.

Di Komisi HAM, Awwad memastikan bahwa upaya terus dilakukan untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi serta menjunjung tinggi martabat manusia.


Editor : Anton Suhartono