Singapura Terapkan UU Anti-Hoax, Korban Pertamanya Politikus Oposisi

Anton Suhartono ยท Senin, 25 November 2019 - 16:57 WIB
Singapura Terapkan UU Anti-Hoax, Korban Pertamanya Politikus Oposisi

Singapura terapkan UU anti-hoax terhadap politikus oposisi terkait posting-an di Facebook (Foto: AFP)

SINGAPURA, iNews.id - Otoritas Singapura untuk pertama kalinya menjatuhkan hukuman terkait pelanggaran UU anti-hoax di media sosial, Senin (25/11/2019). Korban pertamanya adalah politikus kubu oposisi yang mengunggah informasi yang dianggap salah di akun Facebook.

Politikus Progrss Singapore Party bernama Brad Bowyer itu dihukum dengan diharuskan memperbaiki posting-annya.

Dalam pernyataan yang di-posting di Facebook pada 13 November, Bowyer mempertanyakan independensi soal dua perusahaan investasi Temasek dan GIC.

Singapura memberlakukan UU baru pada bulan lalu yang menghukum para pengguna media sosial yang mempublikasikan informasi salah dan hoax.

Di bawah UU ini, pemerintah juga punya wewenang untuk memerintahkan platform media sosial menampilkan peringatan di sebelah posting-an hoax. Bahkan untuk kasus tertentu, perusahaan media sosial harus menghapusnya.

Pernyataan yang disampaikan Browyer di Facebook dianggap bisa merusak reputasi dua perusahaan investasi di Singapura. Ini memunculkan spekulasi bahwa kasus yang melibatkan tokoh oposisi ini terkait dengan pemilu.

Namun situs pelacakan fakta menyatakan, Pemerintah Singapura tidak memengaruhi keputusan yang dibuat perusahaan dana investasi.

"Pemerintah tidak memengaruhi, apalagi mengarahkan, keputusan investasi yang dibuat oleh Temasek dan GIC," bunyi pernyataan, seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan itu sekaligus mengoreksi posting-an Bowyer dengan menyebutnya sebagai palsu dan menuduhnya berusaha merusak reputasi perusahaan investasi. Posting-an Bowyer itu pun diserta tulisan "false" berwarna merah,

Sementara itu Bowyer yang merupakan warga Singapura keturunan Inggris mengeluarkan koreksi di posting-an itu serta mengarahkan pembaca untuk mengklik tautan ke situs web pemerintah untuk mendapatkan informasi sebenarnya.

Bowyer mengaku tak masalah jika harus memperbaiki posting-annya seraya bersumpah bahwa dirinya tidak bisa diintimidasi.

"Warga negara yang bertanggung jawab dan vokal merupakan bagian vital dari negara kita yang demokratis, sebagaimana pemerintah yang bertanggung jawab dan mendengarkan".

Perusahaan teknologi seperti Google dan Twitter serta para aktivis mengkritik UU tersebut. Mereka khawatir UU ini dibuat untuk membungkam suara kritis warga serta meredam perbedaan pendapat di dunia maya.

Namun pemerintah bersikeras langkah itu diperlukan untuk menghentikan peredaran informasi palsu yang merusak.

Editor : Anton Suhartono