Anies: FPI Tak Termasuk yang Ikut Kelola Dana APBD Bangun Kampung

Wildan Catra Mulia ยท Jumat, 15 Februari 2019 - 13:53 WIB
Anies: FPI Tak Termasuk yang Ikut Kelola Dana APBD Bangun Kampung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019). (Foto: iNews/id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, Front Pembela Islam (FPI) tidak termasuk dalam kategori ormas dan/atau warga yang dilibatkan dalam pengelolaan dana APBD untuk membangun kampung. Ormas yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan dan bukan organisasi massa.

"Itukan (FPI) organisasi massa. Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, karang taruna, PKK, itu organisasi kemasyarakatan," katanya di kawasan Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

BACA JUGA:

Alasan Anies Ajak Warga atau Ormas Kelola Dana APBD Bangun Kampung

Warga Kelola Dana APBD untuk Bangun Kampung, DPRD: Rawan Penyelewengan

Program Bangun DKI Libatkan Warga, Anies Siapkan Pergub Pemberian Dana

Walaupun banyak yang tak setuju atas kebijakan ini, Anies menyebut untuk tak menanyakan hal itu pada dirinya. Dia menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Jadi kalau tanya peraturan ini jangan sama gubernur DKI. Gubernur DKI sedang melaksanakan (perpres). Tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan," ujarnya.

Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, swakelola APBD bersama ormas untuk membenahi kampung akan berjalan dengan efektif. Dia menyebut, dengan gotong-royong maka kota Jakarta akan tercipta secara baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

"Karena aturan ini kita bersyukur Alhamdulillah. Dalam pandangan kami gotong-royong bisa ikut didukung oleh pemerintah," ungkapnya.

Perlu diketahui, Pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan di wilayahnya akan direalisasikan mulai tahun ini. Pemprov pun sedang menyiapkan peraturan gubernur (pergub) untuk mengatur masalah pengelolaan anggaran tersebut.

Pemberian dana tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ada empat tipe swakelola yang diatur dalam perpres itu.

Empat tipe tersebut, mengamanatkan pemerintah untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengerjakan bersama-sama, hingga memungkinkan pemda mengajak ormas maupun masyarakat melaksanakan program pemerintah.


Editor : Djibril Muhammad