BPTJ Masih Kaji Rencana Jalan Berbayar di Kalimalang, Daan Mogot, & Margonda

Wildan Catra Mulia ยท Senin, 18 November 2019 - 19:20 WIB
BPTJ Masih Kaji Rencana Jalan Berbayar di Kalimalang, Daan Mogot, & Margonda

Kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Margonda, Kota Depok (ilustrasi). (Foto: SINDOnews)

JAKARTA, iNews.id – Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bakal melakukan aturan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di jalan-jalan nasional. Rencananya, kebijakan itu bakal diterapkan di kawasan Kalimalang (Jakarta Timur), Daan Mogot (Jakarta Barat), dan Margonda (Depok).

Jalan Raya Kalimalang adalah jalan nasional penghubung antara Kota Bekasi (Jawa Barat) dan Jakarta Timur. Berikutnya, Jalan Daan Mogot menyambungkan Kota Tangerang (Banten) dengan Jakarta Barat. Sementara, Jalan Margonda menghubungkan Jakarta Selatan dengan Kota Depok (Jawa Barat).

Kabag Humas BPTJ, Budi Rahardjo mengatakan, jalan berbayar menjadi bagian dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITH) 2020. Namun, kebijakan itu masih perlu dirapatkan dengan pemangku kepentingan di masing-masing daerah.

“Namun untuk realisasinya, itu masih ada pembahasan yang harus dituntaskan. Ada yang menyangkut skema hukumnya, ada yang menyangkut skema teknisnya ada yang menyakut skema kelembagaannya ada yang menyangkut skema pembiayaannya,” kata Budi saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dia menjelaskan, program ERP dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah program dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi jalan-jalan di dalam Ibu Kota. Sementara, yang kedua adalah program yang dikelola BPTJ meliputi jalan-jalan nasional penghubung antarprovinsi.

“Sementara Pemprov DKI ya hanya di ruang lingkup Jakarta (di jalan-jalan provinsi alias penghubung antarkota). ERP di Jalan Rasuna Said masuk ruang lingkup Jakarta. Apa yang dilakukan oleh BPTJ tidak mesti sama dengan yang dilakukan DKI,” ungkapnya.

BPTJ berharap rencana induk ini bisa disetujui semua pihak, sehingga pada tahun depan program jalan berbayar itu sudah bisa diterapkan. “Kalau awal saya rasa tidak mungkin. Kan setahun ada 12 bulan, kami berharap tetap terealisasi. Seandainya tidak terealisasi paling tidak kami sudah berusaha, dan bisa mundur,” ujarnya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil