Ini 3 Usulan Wali Kota Bogor terkait Penyaluran Bansos Warga Terdampak Covid-19

Antara ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 00:55 WIB
Ini 3 Usulan Wali Kota Bogor terkait Penyaluran Bansos Warga Terdampak Covid-19

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat menerima kunjungan spesifik anggota Komisi VIII DPR untuk evaluasi bansos Covid-19 di Balai Kota Bogor, Selasa (30/6/2020). (Foto: Antara)

BOGOR, iNews.id - Penyaluran banturan sosial (bansos) terhadap warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) sempat tersendat dan salah sasaran. Tak ingin kodisi tersebut terulang, Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR.

Bima menyampaikan usulan tersebut saat menerima kunjungan spesifik anggota Komisi VIII DPR untuk evaluasi bansos Covid-19 di Balai Kota Bogor, Selasa (30/6/2020). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra.

Rombogan Anggota Komisi VIII DPR diterima Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang didampingi Wakil Wali Kota Dedie A Rachim, Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Irwan Riyanto, dan Kepala Dinas Sosial Anggraeny Iswara. Ketiga usulan Bima Arya yakni penguatan dan penyamaan kriteria warga penerima bantuan sosial, sumber bantuan disederhanakan, dan datanya harus lebih transparan.

"Kriteria penerima bantuan ini harus benar-benar akurat dan menjadi kunci dari penyaluran bansos," katanya.

Bima mencontohkan di Kota Bogor data penerima bansus dihimpun dalam dalam database pada aplikasi Salur. "Data tersebut dapat diakses oleh warga Kota Bogor dan 'print' (cetak) datanya ditempel di kantor-kantor kelurahan sehingga warga setempat dapat melihat siapa penerimanya," ujarnya.

Penyaluran bansos yang bersumber dari APBD Kota Bogor tahun 2020, dia mengatakan, tetap dianggarkan untuk empat bulan, pada Mei hingga Agustus 2020. "Penyaluran bansos ini sudah disetujui oleh DPRD Kota Bogor," ucapnya.

Pemkot Bogor, menurut Bima, mengalokasikan anggaran Rp40 miliar dan sudah disetujui DPRD Kota Bogor. "Alokasi anggaran tersebut, sudah pasti, jadi tidak berubah lagi," ujarnya.

Bima juga menjelaskan Pemerintah Kota Bogor saat ini menghadap tahap akhir penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 2 Juli 2020, tetap fokus pada penanganan Covid-19, serta persiapan pembukaan secara bertahap sektor ekonomi.

Editor : Djibril Muhammad