Ini 7 Pintu Bantuan untuk Masyarakat Bawah saat PSBB Bodebek

Felldy Utama ยท Minggu, 12 April 2020 - 17:24 WIB
Ini 7 Pintu Bantuan untuk Masyarakat Bawah saat PSBB Bodebek

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) tidak khawatir dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyiapkan bantuan bagi masyarakt terdampak.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, ada tujuh pintu bantuan bagi masyarakat lapisan bawah di lima wilayah yang menerapkan PSBB di Jawa Barat. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini telah berjalan rutin.

Kedua, Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai yang juga sudah berjalan rutin. Ketiga, Kartu Prakerja bagi pengangguran atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Keempat, mereka akan dibantu oleh Presiden lewat bansos Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Kelima, di kabupaten mereka akan dibantu dana desa. Sekitar 20-30 persen dana desa akan dipergunakan untuk warga miskin baru karena Covid-19 di desa," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam konferensi pers, Minggu (12/4/2020).

Dia melanjutkan, pintu bantuan yang keenam yaitu lewat dana sosial dari provinsi sebesar Rp500.00 per bulan yang diberikan selama empat bulan. Adapun ketujuh, yakni apabila dirasa masih kurang akan diberikan dana sosial yang disalurkan oleh kota/kabupaten di l wilayah yang akan menjalani masa PSBB.

"Bantuan itu datangnya bervariasi waktunya. Bantuan dari provinsi Insya Allah di Rabu-Kamis pada saat diberlakukan PSBB. Bantuan sembako, logistik, dan tunai sudah bisa dikirimkan di daerah Bodebek. Menyusul seminggu kemudian menurut laporan bantuan dari pemerintah pusat itu juga akan didistribusikan," tutur dia.

PSBB di Jabar akan berlaku di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Penerapan PSBB setelah usulan daerah ini disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. PSBB akan berlaku selama 14 hari sejak Rabu (15/4/2020) dinihari.

Kang Emil juga menyampaikan, Pemprov Jabar membagi dua golongan masyarakat yang akan menerima bantuan. Golongan pertama adalah golongan yang terdata oleh pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok kedua masyarakat non-DTKS

Kelompok tersurvei atau DTKS akan dibantu oleh APBN melalui kementerian. Adapun kelompok kedua merupakan warga rawan miskin baru, dan sebelumnya tidak masuk daftar bantuan.

Menurut mantan wali kota Bandung ini, golongan non-DTKS ini juga terbagi dua yakni, warga yang ber-KTP di lima wilayah tersebut dan warga perantau.

"Jadi kepada perantau di lima wilayah ini jangan khawatir Anda tetap juga akan dibantu oleh Pemerintah Jabar dan pemerintah daerah lima wilayah ini. Anda akan dipersamakan haknya selama memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu," ujarnya.

Editor : Zen Teguh