Ombudsman Bakal Panggil Pemprov DKI terkait Pemotongan Kabel Optik Sepihak

Wildan Catra Mulia ยท Sabtu, 14 September 2019 - 04:00 WIB
Ombudsman Bakal Panggil Pemprov DKI terkait Pemotongan Kabel Optik Sepihak

Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta memotong kabel optik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Pemotongan ini berdampak pada terganggunya jaringan internet ke pelanggan. (Foto: DKI).

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya bakal memanggil Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pemotongan jaringan utilitas fiber otik yang berakibat terganggunya jaringan internet di sejumlah kawasan Ibu Kota. Terlebih, pemotongan itu juga dilakukan sepihak.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, Ombudsman telah menerima laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) tentang dampak pemotongan kabel oleh Pemprov DKI. Tindakan Pemprov membuat layanan internet ke pelanggan terganggu.

”Apjatel menerima keluhan dari para pengguna internet di kawasan Cikini, Menteng dan sekitarnya akibat pemutusan utilitas fiber optik di wilayah tersebut” ujar Teguh di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Dia mengingatkan, pemotongan kabel itu bahkan menyebabkan gangguan komunikasi bagi kementerian di kawasan tersebut. Kementerian dimaksud yakni salah satu kantor Kementerian Pertahanan di kawasan Tugu Tani.

Teguh menghargai niat pemprov DKI untuk menata trotoar dan utilitas dengan memotong kabel optik di seluruh kawasan DKI. Namun, dia meminta dalam penertiban tersebut tak menggangu kenyamanan warga lainya.

BACA JUGA: Apjatel Somasi Pemprov DKI karena Potong Kabel Fiber Optik Sepihak

Sebelum memanggil jajaran Pemprov DKI, Ombudsman meminta DKI untuk menghentikan sementara pemotongan kabel itu. Dalam hal pemanggilan, Teguh menegaskan bahwa Ombudsman ingin melihat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, Ombudsman akan memastikan apakah pemutusan utilitas fiber optik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 08/1999 tentang Jaringan Utilitas. Perda ini mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada pemilik jaringan selambat-lambatnya satu tahun sebelumnya.

”Ombudsman juga akan memastikan bahwa pemutusan fiber optik di wilayah Cikini dan sekitar Menteng sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas khususnya terkait dengan jadwal penataan yang menurut Apjatel sesuai dengan Instruksi Gubernur tersebut akan dilakukan pada bulan Desember 2019,” ujarnya.

Selain itu, menurut Teguh, Pemprov juga memiliki kewajiban sesuai dengan Perda 08/1999 tersebut yakni menyiapkan sarana jaringan utilitas terpadu untuk penempatan utilitas di bawah tanah.

Ombudsman akan memastikan bahwa Pemprov DKI telah menyediakan sarana jaringan utilitas tersebut termasuk rencana mitigasi yang telah disepakati para pihak jika terjadi gangguan.

“Rencana mitigasi ini juga penting, jangan sampai penataan tersebut malah menyebabkan gangguan terhadap pelayanan publik, bukan hanya kepada para pelanggan saja tapi juga pelayanan publik berbasis internet yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun penyelenggara publik lainnya,“ ucap Teguh.


Editor : Zen Teguh