Pelanggar Jalur Sepeda Mulai Ditilang 20 November 2019

Antara, Wildan Catra Mulia ยท Minggu, 13 Oktober 2019 - 07:59 WIB
Pelanggar Jalur Sepeda Mulai Ditilang 20 November 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan uji coba jalur sepeda fase 2 dari Fatmawati menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Sabtu (12/10/2019) pagi. (Foto: iNews.id/ Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan uji coba jalur sepeda Fase II sejauh 23 kilometer. Uji coba tersebut dilakukan Anies bersama pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serta sejumlah artis.

Usai uji coba tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sanksi kepada pelanggar jalur sepeda sesuai hukum yang berlaku. Sanksi berupa penilangan itu akan dimulai pada 20 November 2019 saat dimulainya kebijakan jalur sepeda di Jakarta.

"Tanggal 19 November 2019 kan uji coba berakhir, tanggal 20 November diterapkan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Disuhub DKI, menurut dia, terus mengevaluasi uji coba program jalur sepeda. "Kita terus evaluasi, kita siapkan sarana dan prasarananya. Termasuk legal aspeknya melalui peraturan gubernur," ujarnya.

Syafrin memastikan, setelah evaluasi selesai, langkah selanjutnya adalah penegakan hukum. "Kalau masuk jalur sepeda yang solid kena, tapi kalau melewati jalur sepeda yang putus-putus gak kena tilang karena itu mix traffic," tuturnya.

Penindakan hukuman tersebut, dia menuturkan, akan menyasar pelanggar dengan kendaraan apapun selain yang terkategori bersama sepeda, yakni kendaraan kecil dengan kecepatan maksimal 20-25 kilometer per jam. "Tapi sekarang belum karena jalurnya belum dipermanenkan (masih diujicoba)," kata Syafrin.

Untuk sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar jalur sepeda, dia mengungkapkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 284. "Terhadap pelanggaran lalu lintas untuk jalur sepeda, ini akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan berupa pidana dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu sesuai pasal 284," tutur Syafrin.


Editor : Djibril Muhammad

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua