Dishub DKI: Jalan Berbayar di Jakarta Paling Lambat Diterapkan 2021

Wildan Catra Mulia ยท Senin, 18 November 2019 - 19:39:00 WIB
Dishub DKI: Jalan Berbayar di Jakarta Paling Lambat Diterapkan 2021
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/11/2019). (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id – Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana menerapkan jalan berbayar atau elektronic road pricing (ERP) di sejumlah jalan nasional pada 2020. Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan baru bisa menerapkan kebijakan itu di ruas jalan Ibu Kota setahun sesudahnya, yaitu pada 2021.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya pada 2020 baru akan memasuki proses pelelangan alat ERP. Setelah itu, barulah sistem jalan berbayar tersebut bisa diterapkan terhadap beberapa jalur protokol di Ibu Kota.

“Tahun depan kami juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan Tahun 2020, dan operasional (ERP) kami harapkan paling lambat 2021, sesuai dengan Ingub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Senin (18/12/2019).

Dia menuturkan, saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang mengkaji regulasi untuk nantinya didiskusikan bersama DPRD DKI Jakarta sebagai langkah dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Jalan Berbayar. Kendati demikian, dia mengaku belum bisa membeberkan jalur mana saja yang akan terkena kebijakan tersebut.

“Sedang dalam proses naskah akademisnya, belum proses verbal. Tahun depan baru program legislasi daerah atau ke (DPRD),” ujarnya.

Syafrin menjelaskan, ada empat aspek yang sedang dipelajari untuk menerapkan sistem ERP di jalan-jalan Ibu Kota. Salah satunya adalah indikator kepadatan kendaraan di suatu wilayah. “(Indikator lainnya adalah) kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum, dan lingkungan. Kalau dari kecepatan (laju kendaraan) di bawah 30 kilometer per jam, kecuali sekarang setelah ganjil genap hasil evaluasi 31 kilometer, sedikit naik dari 25 kilometer,” katanya.

BPTJ sebelumnya mengungkapkan rencana untuk menerapkan ERP di jalan-jalan nasional. Kebijakan itu bakal diterapkan di kawasan Kalimalang (Jakarta Timur), Daan Mogot (Jakarta Barat), dan Margonda (Depok).

Jalan Raya Kalimalang adalah jalan nasional penghubung antara Kota Bekasi (Jawa Barat) dan Jakarta Timur. Berikutnya, Jalan Daan Mogot menyambungkan Kota Tangerang (Banten) dengan Jakarta Barat. Sementara, Jalan Margonda menghubungkan Jakarta Selatan dengan Kota Depok (Jawa Barat).

Editor : Ahmad Islamy Jamil