Polda Metro Siapkan Teknis Pelaksanaan Jelang Pemberlakuan PSBB 10 April

Irfan Ma'ruf ยท Rabu, 08 April 2020 - 01:30 WIB
Polda Metro Siapkan Teknis Pelaksanaan Jelang Pemberlakuan PSBB 10 April

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. (Foto: iNews.id/Irfan Ma`ruf)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Jumat, 10 April 2020 guna mencegah penyebaran virus corona (covid-19). Dalam penerapan status tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pihak terkait yakni Polda Metro Jaya.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Polisi Yusri Yunus mengatakan, Polda Metro Jaya sedang membahas dan mempersiapkan teknis pelaksanaan PSBB di ibu kota. "Tujuh poin dalam PSBB itu harus dibahas bagaimana teknis di lapangan," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2020).

Yusri memaparkan, tujuh poin yang dibahas terkait pelaksanaan PSBB, yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Polda Metro Jaya juga membahas pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Yusri memaparkan, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pelaksanaan PSBB tersebut. "Kita tunggu saja hasil koordinasi ini, secepatnya akan dilaksanakan pemerintah daerah," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada 8 sektor yang dikecualikan tetap beroperasi saat PSBB diterapkan yaitu, kesehatan, pangan (kebutuhan makanan dan minuman), energi (air, gas, listrik, pompa bensin), komunikasi media, keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, kegiatan logistik (distribusi barang), kebutuhan keseharian ritel (warung dan toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga) dan industri strategis.

"Selain itu semua dianjurkan bekerja dari rumah," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Dia menuturkan, industri sosial yang menangani penyebaran virus corona tetap diizinkan berkegiatan. "Misalnya lembaga pengelola zakat, bantuan sosial atau NGO di bidang kesehatan," ucapnya.

Editor : Djibril Muhammad