Soal Kompensasi Banjir, Pemprov DKI Bakal Periksa Kembali Dokumen Perizinan dan Tata Ruang Mal

Antara ยท Rabu, 15 Januari 2020 - 07:31 WIB
Soal Kompensasi Banjir, Pemprov DKI Bakal Periksa Kembali Dokumen Perizinan dan Tata Ruang Mal

Sekda DKI Jakarta Saefullah. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Para pengusaha penyewa mal meminta kompensasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupa keringanan pajak atas banjir yang terjadi di Ibu Kota awal tahun ini. Namun, publik justru meminta Pemprov DKI agar mengkaji kembali keberadaan mal itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan mencoba memeriksa kembali dokumen-dokumen perizinan mereka. “Kalau perizinan enggak sesuai ya kita tegakkan saja. Enggak sesuai RDTR kita tegakkan saja. Kunci awalnya tata ruang. Cocok enggak tata ruangnya. Kemudian proses perizinannya benar atau tidak,” ucap Saefullah di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Mengenai permintaan kompensasi dari pihak penyewa mal itu, dia balik bertanya apa yang bakal dilakukan para penyewa mal itu jika permintaan mereka tidak ada dalam APBD DKI. “Kompensasi bagaimana? Kalau APBD itu ada uang, ada nama nomenklatur, artinya ada angka. Bagaimana kami bisa membayar sesuatu yang tidak ada (dalam APBD),” kata Saefullah.

Ketika ditanyakan kembali mengenai kemungkinan para penyewa mal tersebut mendapat keringanan pajak menyusul tidak kunjung beroperasinya mal karena banjir yang terjadi, Saefullah mengatakan hingga kini dia belum menerima surat permintaan akan hal itu.

“Belum ada suratnya. Kalau ada surat, dibaca, didiskusikan, ditanya kiri-kanan. Karena penyelenggara pemerintah kan enggak hanya satu orang. Ada kepala daerah, ada organisasi samping kepala daerah, seperti BKPP, BPK, dan lainnya, kita bisa bertanya. Bisa meminta advice dan sebagainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas banjir yang menyebabkan berhentinya operasional sejumlah mal.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengaku pihaknya telah bersurat kepada Pemprov DKI agar membahas kompensasi kerugian akibat banjir Jakarta. “Kita mau 'fair' sajalah untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak,” ujar Budihardjo di Jakarta, Sabtu (11/1/2020) lalu.


Editor : Ahmad Islamy Jamil