Tiga Fraksi DPRD DKI Tolak Anggaran TGUPP Dibebankan Dalam APBD

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 04 Desember 2019 - 18:58 WIB
Tiga Fraksi DPRD DKI Tolak Anggaran TGUPP Dibebankan Dalam APBD

Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Pengajuan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi sorotan sejak pembahasan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) dalam rapat Komisi A DPRD. Kondisi sama juga terjadi saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020.

Setidaknya ada tiga fraksi yang mengkritik besarnya anggaran gaji TGUPP yang mencapai Rp19,9 miliar. Ketiga fraksi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Golkar.

Pertama, Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak berpandangan kehadiran TGUPP seharusnya membantu kinerja Gubernur. Namun pada kenyataannya justru memperpanjang proses inisiasi program dan kebijakan Anies sehingga ada ketakutan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melaksanakan tugasnya.

"Fraksi PDIP melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh TGUPP. Kami meminta agar (anggaran) TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional Gubernur," tutur Jhonny di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Pendapat senada disampaikan anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan. Dia menyatakan, keberatan atas jumlah TGUPP yang mencapai 73 orang. Fraksi Golkar meminta Anies melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP.

"Menurut hemat kami terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI," ucap Judistira.

Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo mengungkapkan, DPRD DKI belum mendapat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan hasil kerja TGUPP. Padahal, gaji TGUPP dibebankan kepada APBD, notabenenya harus ada pencatatan administrasi secara jelas.

"Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai anggaran TGUP perlu dihapus atau dikurangi (dari APBD)," ujarnya.


Editor : Djibril Muhammad