Warga Kelola Dana APBD untuk Bangun Kampung, DPRD: Rawan Penyelewengan

Wildan Catra Mulia ยท Kamis, 14 Februari 2019 - 14:57 WIB
Warga Kelola Dana APBD untuk Bangun Kampung, DPRD: Rawan Penyelewengan

Ilustrasi pembangungan kampung. (Foto: Dok)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi PDI-P Perjuangan Gembong Warsono mengomentari rencana Pemprov DKI Jakarta yang bakal mengeluarkan kebijakan mengenai swakelola dana anggaran untuk menata kampungnya sendiri. Dia menyebut, kebijakan tersebut rawan penyelewengan dana.

Dia mengkhawatirkan, warga Jakarta belum bisa mengelola anggaran yang besar. Belum lagi, masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sering melakukan penyelewengan anggaran.

"Masyarakat itu tidak berpengalaman dalam pengelolaan alokasi anggaran seperti itu. Sekarang contoh yang paling sederhana SKPD yang pekerjaannya banyak penyelewengan, apalagi ini diserahkan kepada masyarakat yang tidak tahu proses pembanguann seperti itu," kata Gembong saat dihubungi iNews.id, Kamis (14/2/2019).

BACA JUGA: Program Bangun DKI Libatkan Warga, Anies Siapkan Pergub Pemberian Dana

Gembong kembali mengingatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta saat ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing SKPD. "Kenapa enggak ditangani oleh SKPD saja. Kan yang bertanggung jawab terhadap RPJMD itu kan SKPD," ujarnya.

Menurut Gembong, alangkah baiknya masyarakat ikut dilibatkan dalam pembangunan namun tak menyerahkan seluruhnya kepada warga itu sendiri. Selain belum berpengalaman, ia mengkhawatirkan adanya penataan yang tak sesuai dengan misi pembangunan pemprov saat ini.

"Serahkan kepada ahlinya. Artinya serahkan kepada SKPD dan perencaannnya melibatkan masyarakat. Dengarkan apa yang menjadi kehendak rakyat itu yang paling penting sebetulnya," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program pelibatan masyarakat dalam mengelola pembangunan di wilayah Ibu Kota. Untuk memperkuat rencana itu, pemprov akan menerbitkan sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur besaran dana yang diberikan.

“Ya, itu yang nanti harus ada aturannya, harus dibuatkan. Nah, di situlah kemudian kenapa diperlukan nanti akan ada Pergub yang mengatur detailnya,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).


Editor : Djibril Muhammad